Masyarakat Resah, ADD 2016 Khawatir Tak Bisa Cair

Yurdan-Nil bhbbb

Bengkulu Selatan, BM – Tak bisa dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 diungkapkan oleh Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, Yurdan Nil kepada wartawan berita merdeka online beberapa hari yang lalu. Beliau menjelaskan proses pencairan bisa dilakukan apabila desa sudah memberikan laporan realisasi keuangan ADD tahun 2015 yang lalu.

“Pasalnya sampai saat ini belum ada satu pun desa yang sudah menyampaikan laporan itu dan hal tersebut membuat ADD 2016 belum bisa dicairkan padahal alokasi dana desa tersebut sudah siap untuk dicairkan”, jelas Kepala Dinas, Senin (08/02/2016).

Senada dengan itu, hal ini diakui oleh beberapa Kepala Desa di Bengkulu Selatan kepada wartawan mereka mengakui kesulitan dalam membuat laporan realisasi keuangan dan SPJ tahunan sehingga laporan itu sedikit terhambat

“Walaupun memang tak ada hambatan dalam realisasi fisik maupun non fisik namun kami sangat kesulitan karna kehati-hatian dalam menyampaikan laporan”, kilah mereka.

Pengamat pembangunan pedesaan Bengkulu Selatan, Tajarman Fajar ketika diminta pendapatnya mengenai hal tersebut mengatakan hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi realisasi alokasi dana desa dari pusat, disamping kurangnya sumber daya manusia di pedesaan faktor kesiapan sebuah daerahpun menjadi kendala kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah daerah.

Hal ini menjadikan pelaku pengelola ADD di pedesan merasa kebingungan secara teknis baik realisasi maupun administrasi pertanggung jawaban, hal tersebut merupakan kewajaran terjadi karena selama ini kurangnya sosialisasi dan pelatihan khusus dan menjadi kendala faktor yang utama atas kesiapan daerah dalam menunjang realisasi dana desa dari pusat.

“Ia berharap melalui dinas terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bengkulu Selatan dapat mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembangunan di pedesaan dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan khusus para pelaku pembangunan desa (Kades, BPD, dan perangkatnya) agar hal ini tidak menimbulkan suatu kekecewaan dan kekhawatiran masyarakat pedesaan di tahun-tahun mendatang”, tutupnya. (Tmf)

Iklan Banner

baruuuuuuuuuuuuu

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *