Upacara HUT RI Pemda Benteng, Dimeriahkan Dengan Bendera Parpol

Benteng, BM – Ratusan peserta upacara memadati lapangan di belakang kantor Pemda Bengkulu Tengah, dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional paling bersejarah bagi kemerdekaan negera indonesia yaitu HUT RI Ke 71.

Upacara HUT RI Ke 71 dihadiri langsung Bupati Bengkulu Tengah Dr. H. Ferry Ramli, MH, Anggota DPD RI, H. Ahmad Kanedi, MH, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Tarmizi dan dari Unsur FKPD, SKPD, para kades, serta para siswa-siswi SMA dan SMP se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

Saat rangkaian upacara dimulai ada yang sangat menarik terlihat di sekitar pinggiran lapangan di belakang Pemda Benteng yaitu terlihat berbagai bendera partai asyik terpasang di lapangan milik Pemda Benteng tersebut. Dari pantuan wartawan di lapangan tersebut ada sekitar 8 bendera partai yang asyik terpasang.

Menurut Koordinator Bidang Politik dan Sumber Daya Manusia Golbe (Gabungan Ormas dan LSM Bengkulu Bengkulu Tengah), Iman Sp Noya mengatakan terkait adanya berbagai bendera partai yang terpasang tersebut telah menyalahi aturan dan dinilai tidak etis serta dianggap telah merusak sistem, di dalam UU. No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Peraturan KPU No 19 Tahun 2008 tentang tata cara dan pelaksanaan kampanye. Di dalamnya aturan penempatan alat peraga dan atribut partai sudah diatur secara jelas. Salah satunya, atribut dan alat peraga dilarang dipasang di jalan protokol, tempat ibadah, rumah sakit, fasilitas umum, lingkungan pendidikan dan lingkungan halaman gedung pemerintahan.

“Ya kalau menurut saya, pemasangan bendera itu tidak etis dan merusak sistem yang ada,” jelasnya saat diwawancarai.

Selain tidak tepat sasaran, pemasangan berbagai bendera partai tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan dalam rangka memperingati HUT RI Ke 71 ini, yang lebih tepat dipasang bendera kebangsaan indonesia di pinggiran lapangan di belakang Pemda Benteng tersebut.

Iman Sp Noya menambahkan, pemasangan berbagai bendera Partai tersebut, diduga dilakukan sebagai alat kampanye politik menjelang tahun politik di Kabupaten Bengkulu Tengah, serta sebagai bentuk pencitraan kepada masyarakat khususnya masyarakat Bengkulu Tengah.

“Banyaknya bendera partai itu, bisa saja digunakan sebagai alat kampanye politik dan pencitraan kepada masyarakat, jika itu melanggar aturan seharusnya Bawaslu dan KPU Benteng dapat menertibkan itu ,” tutupnya. (D12)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *