KPK Imbau Legislatif Di Bengkulu Untuk LHKPN

Bengkulu, BM – Hingga dipenghujung akhir tahun 2016 ini, tercatat ada sebanyak 98,26 persen pejabat di Lembaga legeslatif Se-Provinsi Bengkulu belum melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK baik secara elektronik maupun manual ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut disampaikan Wawan Wardiana Kordinator Supervisi pencegahan korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (RKSP) di Aula serba guna Pemprov Bengkulu, Rabu (21/09/2016).

“Tercatat ada 98,26 persen pejabat di legislatif di bengkulu yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK, untuk itu kami imbau untuk dapat melaporkannya”, tegasnya. Selain lembaga legislatif, Wawan juga menyatakan ada sebanyak 6,27 persen pejabat eksekutif belum melaporkan harta kekayaan ke KPK baik secara elektronik maupun manual.

“Untuk pejabat eksekutif Se-Provinsi Bengkulu ada 6,27 persen belum melaporkan harta kekayaannya,” ujarnya. Ia juga meminta kepada Gubernur Bengkulu, Dr.H. Ridwan Mukti agar terus mengingatkan bawahannya untuk melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut guna mencegah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditubuh lembaga tersebut,” tandasnya. (BM-03)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *