Pola Nusa Pertanyakan Komitmen KPU Benteng

Bengkulu, BM – Poros Relawan Nusantara (Pola Nusa) Bengkulu mempertanyakan spirit perlawanan dan komitmen KPU Bengkulu Tengah (Benteng) dalam memerangi narkoba. Pasalnya, KPU hanya melakukan tes urine kepada Bakal Calon Bupati dan Wabup Benteng, kemudian meniadakan tes rambut menjadi salah satu tahapan tes narkoba.

“KPU Benteng ‘Ogah’ Perangi Narkoba,” ujar Ketua Pola Nusa Bengkulu Feri Sapran.

Ia berpandangan, KPU Benteng sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak punya itikad baik dan spirit perlawanan terhadap narkoba dalam melaksanakan tahapan tes kesehatan, khususnya tes narkoba. KPU Benteng telah mengangkangi surat edaran KPU nomor 514 tahun 2016 tentang penyampaian revisi standar pemeriksaan kesehatan bebas penyalahgunaan narkotika.

“Dalam surat edaran 514 jelas tertulis, rangkaian tes narkoba meliputi urine, darah dan rambut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Feri menilai KPU Benteng yang berlindung dalam surat edaran nomor 540 tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pilkada 2017 adalah omong kosong. Sebabnya, ketika dicermati, pelaksanaan tes kesehatan diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 27 September 2016. Sedang surat edaran tersebut tertanggal 30 September, artinya surat edaran tersebut tidak berlaku.

“Komisioner KPU Benteng omong kosong,” tegas Feri.

Kalaupun tetap mengacu pada surat itu, secara jelas dikatakan apabila waktu tidak mencukupi maka cukup dengan tes urine dan darah. Maksud waktu tidak mencukupi adalah jika pilkada dilakukan di daerah yang jauh seperti Papua, sebab uji rambut hanya bisa dilakukan di BNN pusat Jakarta dan juga di daerah yang sedang Berkonflik. Sementara Bengkulu tidak punya masalah dengan jarak, dari Bengkulu ke Jakarta hanya memakan waktu 57 menit.

“Jadi KPU Benteng telah dengan sengaja tidak melakukan tahapan tes rambut,” tukas dia.

Karenanya, Pola Nusa mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu turun tangan dan hendaknya seluruh calon yang tidak lolos melakukan gerakan kerakyatan, meminta BNN RI menggelar tes rambut.

“Untuk memerangi narkoba harus berangkat dari niat hati yang tulus dan kemauan kuat, baik rakyat biasa apalagi lembaga negara. KPU Benteng jelas tidak punya keduanya. Pertanyaannya Kenapa dan Ada Apa?,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *