Wagub, Kesejangan Gender Yang Tinggi Bisa Hambat Pembangunan

Bengkulu, BM – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP & PA RI) menggelar Forum Diskusi Tematik yang mengangkat isu-isu mengenai pemberdayaan perempuan di bidang pembangunan. Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengungkapkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengedepankan kesetaraan gender, terutama pada saat penyusunan program pembangunan.

“Perhatikan betul mainstram gender dalam kesetaraan gender terutama mulai dari titik penyusunan program dan pengawasan saat evaluasi program jadi komitmen ini harus kelihatan,” jelas Wagub Rohidin Mersyah saat memberikan kata sambutan saat diskusi bersama Staf Ahli KPP dan PA RI disalah satu Hotel di Kota Bengkulu, Kamis (23/2).

Selain itu menurut Wagub Rohidin, tujuan dilakukan kajian-kajian kesetaraan gender adalah dalam rangka meningkatkan produktifitas dari semua aktor pembangunan baik laki-laki maupun perempuan.

“Ketika indeks kesenjangan gender masih tinggi maka jangan diharapkan pembangunan itu akan berjalan,” tegas Rohidin Mersyah.

Wagub sendiri mengharapkan bahwa forum ini akan meningkatkan pemahaman terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena hal tersebut merupkan adalah urusan wajib pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Plt. Kepala Dinas P3A PP & KB H. Amiruddin Syino, mengungkapkan bahwa keterlibatan perempuan Bengkulu sudah baik dan berada diatas rata – rata nasional yakni menurut Indeks Pembangunan Gender (IPG) Bengkulu tahun 2015 sebesar 91,38 dibandingkan dengan rata – rata nasional sebesar 91,03. Namun tambahanya peran perempuan Bengkulu dalam pengambilan keputusan masih rendah karena masih dibawah angka nasional yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Bengkulu 68,86 dan rata – rata IDG nasional 70,83.

Diskusi tematik ini diselenggarakan atas dasar upaya menghadapi tantangan jangka menengah dan jangka panjang menghadapai Generasi Emas tahun 2045 dan pencapian MDGS tahun 2030, dalam diskusi ini menghdirkan staf ahli KPP & PA RI Dra. Sri Dani Anwar, MA dan Dra. Luly Altruiswaty, M.Sc sebagai pemateri. Selain itu juga dihadiri oleh organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan, keagamaan dan juga OPD Provinsi Bengkulu serta mahasiswa. (MC/D12)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *