Ketum HMI : Panitia Musda Ke III KNPI Labusel Harus Bertanggung Jawab

Labuhanbatu Selatan, BM – Musyawarah Daerah (Musda) Ke  III DPD KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) yang digelar di Grand Hotel Sahada Jalan Air Batu Kecamatan Torgamba, Senin (20/03/2017) yang dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yaitu Alim Nur Nasution Musda KNPI. Musda kali ini turut dihadiri pula segenap pengurus DPD KNPI se Kabupaten di Provinsi Sumut serta sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kepemudaan Islam (OKI) di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang turut hadir.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPD KNPI Provinis Sumut mengatakan Musda kali ini adalah sebuah moment pemuda untuk bersatu dalam melahirkan pemuda Labuhanbatu Selatan yang memiliki integritas dan dedikasi untuk membangun dan mengembangkan daerah labuhanbatu selatan.

“Pemuda adalah pondasi kekuatan di dalam kemajuan sebuah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, lain halnya apa yang terjadi pada Musda ke  III DPD KNPI Kabupaten Labusel ini, pasalnya OKP dan OKI se Kabupaten Labusel justru merasa sangat merugikan atas ketidak jelasan yang dilakukan oleh pihak panitia Musda. Padahal OKP dan OKI begitu semangat menyambut dan mensukseskan Musda ini dengan menjaga kekondusifan dan kekompakan, hal ini terlihat dari menunggu waktu untuk dimulainya musda dari siang hingga sore hari tanpa kejelasan, namun panitia hanya berdiam dan tidak serius untuk mensukseskan Musda KNPI ke III Kabupaten Labusel.

Selain itu, panitia juga harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Musda ke III DPD KNPI Kabupaten Labusel agar dapat diselesaikan, apalagi panitia dianggap merugikan para kandidat calon Ketua KNPI Kabupaten Labusel.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Umum HMI Cabang Labuhanbatu Raya, Ilham Fadli diketahui  dari setiap calon kandidat Ketua KNPI Labusel harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp 20 juta itu merupakan salah satu syaratnya.

“Kita hanya mengingatkan kepada panitia agar bertanggung jawab untuk mensukseskan Musda KNPI Labusel yang sampai saat ini tidak ada kejelasan dan hal ini diduga telah melanggar Pasal 372 jo 378 KUHP, pihak panitia diduga telah melakukan penggelapan/penyalahgunaan terhadap uang pendaftaran dan apalagi tidak terlaksananya Musda ini,” ujar Fadli. (Ilham)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *