Optimalkan Kinerja, Pemkot Bengkulu Harus Bersih dari Pungli

Bengkulu, BM – Ciptakan Pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kota (pemkot) Bengkulu menggelar kegiatan monitoring dan rencana aksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi dan Pungutan Liar (Pungli). Hal ini disampaikan langsung Walikota, Helmi Hasan dalam kegiatan monitoring dan rencana aksi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rapat Kantor Walikota Bengkulu, Bentiring, Senin (8/5) pagi.

IMG_2664-min
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Tampak hadir Walikota, H. Helmi Hasan, SE dan Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Marjon, M. Pd berserta Tim Supervisi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Korsubgah), Tomi Murtomo

“Sejak awal kita berprinsip dan berkomitmen bahwa Kota Bengkulu harus bebas dari Pungli dan korupsi. Secara teknis Setda Kota Bengkulu terus melakukan pembenahan dan keluar dari zona merah,” kata Walikota, Helmi Hasan saat memberikan sambutan di hadapan tamu undangan.

Dalam kesempatan itu juga Helmi mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Bengkulu untuk menjauhi praktik korupsi dan Pungli. Helmi ingin pemerintahan berjalan dengan kesungguhan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam kesempatan ini saya sampaikan, bahwa OPD harus menjauhkan diri dari Korupsi dan Pungli karena uang kita dari rakyat, pakaian kita dari rakyat dan semua dari rakyat. Maka tunaikan kesungguhan dalam melayani rakyat itu harus diutamakan,” ungkapnya.

Selain itu Helmi menyampaikan, proses pembenahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani di Kota Bengkulu. Sebagai contoh, yakni adanya Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkulu, program Samisake dan pengadaan lapangan pekerjaan. Khusus untuk pemerintahan bersih dari korupsi dan Pungli, Pemkot Bengkulu sudah melakukan pembenahan di sektor birokrasi dan anggaran.

“Pemkot terus berbenah, untuk pemerintahan yang bersih, seperti, penataan birokrasi, anggaran peningkatan untuk kesejahtraan rakyat, memastikan warga Bengkulu mendapat air bersih dengan pemasangan 10 ribu PDAM gratis dan warga miskin mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik itu selalu menjadi prioritas kita utama,” paparnya.

Sementara itu Ketua Tim Supervisi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Korsubgah), Tomi Murtomo mengatakan, kegiatan monitoring dan rencana aksi merupakan tindak lanjut kerjasama antara KPK dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu untuk menciptakan pemerintahan bersih dari korupsi. Pihaknya baru menjalin kerjasama dengan enam kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

DSC_4133-min
Ketua Tim Supervisi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (Korsubgah), Tomi Murtomo saat menyampaikan sambutannya.

“Untuk hari ini (kemarin, red) ada enam kabupaten/kota yang akan di monitoring dan evaluasi. Untuk paginya di Kota Bengkulu, Seluma dan Bengkulu Tengah. Siangnya Kepahiang, Rejang Lebong dan Bengkulu Utara,” tuturnya.

Selain itu dikatakan Tomi, bahwa KPK akan segera melibatkan empat kabupaten lainnya. Dengan begitu, nantinya kerjama sama KPK akan menyentuh seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Tak hanya sekedar seremonial, KPK berharap program eksekutif harus menunjukkan komitmennya pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Yang jelas sebelum launching program pencegahan korupsi kita verifikasi dulu, apakah nanti sudah memenuhi syarat minimum? Karena kami berharap tak hanya seremonial tapi eksekutif harus menunjukkan komitmennya pada masyarakat,” pungkasnya.

Dalam acara tersebut, tampak hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota, Marjon, M.Pd dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot serta jajarannya. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *