Dewan Provinsi Kembali Kaji Ulang 4 Raperda

Bengkulu, BM – Usulan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengajukan  empat Rancangan Peraturan Daerah (Raerda), yaitu  tentang perizinan perkebunan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengelolaan barang milik daerah serta  Raperda  tentang penanaman modal, kembali tertunggak hasil pembahasannya.

Paripurna
Tampak hadir Plt. Sekda Provinsi Bengkulu Waka I DPRD Provinsi Bengkulu, Waka II, dan Waka III dalam rapat paripurna pengkajian ulang terkait 4 Raperda.

Hal ini diketahui saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, dimana, pada masa sidang ke dua ini, Panitia Khusus  (Pansus) dari komisi I dan II yang menangani usulan Raperda tersebut, belum dapat memberikan kesimpulannya.

Langkah ini mereka lakukan dengan  alasan, masih perlu mengkaji ulang dan meneliti lebih dalam lagi tentang Raperda tersebut, sehingga produk itu nanti  dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.

tiga raperda (3)
Suasana Sidang Rapat Paripurna Tentang 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu tentang perizinan perkebunan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengelolaan barang milik daerah serta Raperda tentang penanaman modal, yang kembali tertunggak hasil pembahasannya.

“Untuk dikaji lebih dalam agar dapat menjadi Perda yang lebih baik dan  bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu, maka komisi dua masih perlu pembahasan lebih lanjut, maka kami meminta perpanjangan  waktu,” sebut Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Batara Yudha, saat membacakan laporannya, di ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (10/7).

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah  Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto menanggapi santai atas permintaan perpanjangan waktu dari Pansus DPRD Provinsi tersebut.

tiga raperda (4)
Suasana Sidang Rapat Paripurna Tentang 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu tentang perizinan perkebunan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengelolaan barang milik daerah serta Raperda tentang penanaman modal, yang kembali tertunggak hasil pembahasannya.

Secara normatif Gotri mengatakan,  Pemda Provinsi Bengkulu menerima hal  tersebut dan akan selalu siap, jika diundang kembali untuk mengikuti Rapat Paripurna selanjutnya, ataupun diminta untuk memberikan penjelasan terkait usulan Raperda tersebut.

“Yang jelas kami dari OPD siap saja jika diminta kembali, jika dijadwalkan, untuk menjelaskan  perubahan Raperda yang kita ajukan,” kata Gotri, saat usai menghadiri Rapat Paripurna. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *