Rapat Paripurna DPRD : Pemprov Bengkulu Siap Laksanakan Evaluasi Anggaran

Bengkulu, BM – Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016, Sisa Perhitungan (Silpa) akhirnya disahkan. Setelah sebelumnya Pemda Provinsi Bengkulu mendapatkan kritikan dan saran dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu terkait besarnya angka Silpa APBD tahun 2016 Provinsi Bengkulu yaitu Rp 443 Milyar lebih.

Paripurna II
Suasana di ruang Rapat Paripurna DRPD Provinsi Bengkulu terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016.

Kritikan dan saran cukup pedas disampaikan oleh Fraksi Gerindra, Golkar, PAN dan Nasdem terkait rendahnya serapan anggaran yang terjadi di tahun 2016 tersebut. Dari Pandangan Fraksi-Fraksi yang disampaikan, bahwa serapan anggaran APBD 2016 hanya sebesar 86 persen, jauh dari target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif Provinsi Bengkulu sebelumnya.

Akibat rendahnya serapan anggaran ini, disampaikan juru bicara beberapa Fraksi DPRD Provinsi bahwa hal tersebut berdampak pada beberapa program pokok Pemprov yang jalan ditempat, seperti Program Peningkatan Infrastruktur jalan dan jembatan.

Rapat Parippurnas DPRD (3)
Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bengkulu Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016.

“Evaluasi progres dan realisasi pembangunan infrastruktur, pendataan aset daerah baik fisik maupun non fisik perlu dilakukan. Jika perlu mutasi beberapa Kepala OPD dilakukan,” jelas Juru Bicara Fraksi Gerindra Jonaidi SP, pada Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi-fraksi Paripurna ke 21 Masa Sidang ke 4 terkait Raperda Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu ahun 2016/ Sisa Perhitungan (Silpa), dilanjutkan dengan Pengesahan Perda, Selasa (08/08).

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar Mulyadi Usman. Menurut pihaknya, jangan sampai rendahnya serapan anggaran di tahun 2016 kembali terjadi di tahun 2017 ini yang hanya menyisahkan beberapa bulan kedepan.

“Hingga saat ini serapan anggaran baru 32 persen, jadi kami meminta di tahun 2017 ini rendahnya serapan anggaran tidak kembali terulang. Terlebih 22 OPD serapan anggarannya masih rendah tahun 2017 ini,” jelas Mulyadi Usman yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu.

Rapat Parippurnas DPRD (2)
Penandatanganan Raperda tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pelaksanaan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016.

Menanggapi kritikan dan saran yang disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Bengkulu ini, Plt Sekda Provinsi Bengkulu menyatakan, Pemda Provinsi akan melakukan evaluasi yang dimaksudkan, terutama dalam hal percepatan pembangunan.

“Apa yang disarankan akan kami laksanakan terutama dalam percepatan pembangunan. Apresiasi juga kami sampaikan atas kritikan yang disampaikan oleh rekan-rekan di DPRD Provinsi demi kemajuan Bengkulu dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Plt Sekda Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto. (Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *