Gelar Aksi, PMII Bengkulu Tolak UU MD3

Bengkulu, BM – Revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau kerap disebut UU MD3 terus menuai kecaman dan penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat. Tak terkecuali puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Bengkulu yang menyatakan menolak revisi UU MD3 dengan aksi demo.

Alasan penolakan atas revisi Undang-undang tersebut lantaran terdapat pasal yang berisi poin yang dapat mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat.

“Utamanya di pasal 73, 12 huruf (k) dan pasal 245. Di dalam pasal tersebut terjadi kekhawatiran atas kekebalan anggota dewan,” ujar Aan Padri Koordinator Aksi, Senin (5/3/2018).

Dia menambahkan, dalam pasal 122 huruf (k) mengatur kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap orang atau perseorangan atau kelompok orang yang merendahkan kehormatan DPR. Dia menilai, di dalam pasal tersebut sangat berpotensi membungkam kritik publik terhadap kualitas kinerja wakil rakyat di parlemen.

“Selain itu juga mengancam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan,” ungkapnya.

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster di antaranya bertuliskan, ‘PMII Bengkulu Menolak UU MD3’ dan ‘Demokrasi Mati di Tangan DPR’.

“Kami mendesak DPR RI, melakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang bertentangan dengan demokrasi. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui UU MD3 dan mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3,” ucap Aan Padri saat berorasi di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Usai berorasi, Anggota DPRD PRovinsi Bengkulu akhirnya berkenan menerima perwakilan demonstran untuk audiensi. Dalam audiensi tersebut kedua belah pihak menandatangani surat kesepakatan yang mana berisi tolakan atas revisi Undang-undang MD3. Selain itu, PMII Bengkulu meminta agar DPRD Provinsi Bengkulu ikut andil atas penolakannya.

“Kita tadi melakukan audiensi dengan DPRD dan mendapat kesepakatan bersama untuk menolak UU MD3, ini karena revisi UU MD3 nantinya bisa mencederai demokrasi di Indonesia, dan tadi pihak DPRD sudah menandatangi surat penolakan UU MD3, serta pihak DPRD Provinsi tadi mengatakan akan siap untuk dikritik,” jelasnya kepada wartawan. (CW1)

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × 5 =