Sidang Istimewa Ke II Mendengarkan Keterangan Pemerintah Terkait RUU APBN 2019

Bengkulu, BM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu kembali menggelar Rapat Paripurna Istimewa ke – II, Masa Persidangan ke – II Tahun Sidang 2018,

Agenda kali ini penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, diruang Rapat Paripurna, Kamis (16/8/2018).

Rapat Paripurna yang dipimpinKetua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri ini, hadiri Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, Forkompinda Provinsi, instansi vertikal, Kepala OPD dan ASN dilingkup Provinsi Bengkulu.

Sembari mendengarkan pidato Presiden RI Joko Widodo yang menyebutkan pemerintah akan berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Diharapkan dengan pertumbuhan ini, akan semakin adil dan merata, serta mampu mendorong pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, kawasan perbatasan dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

“Kita harus sadari bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus kita jaga bersama, dan dimanfaatkan secara bijak untuk kebutuhan rakyat di masa sekarang maupun untuk generasi masa depan”. Jelas presiden.

Dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah merencanakan alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa dalam RAPBN Tahun 2019 sebesar Rp 832,3 Triliun.

Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di Tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari Tahun 2014 sebesar Rp 573,7 Triliun.

“Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa telah mampu meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di daerah. Dalam periode 2014-2017, Indeks Kesenjangan antar-daerah menurun dari 0,759 menjadi 0,668”.

Presiden berharapkan DPR RI dapat mendukung Pemerintah bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. “Kondisi sosial politik yang dinamis dan harmonis memberi kontribusi positif bagi pelaksanaan kebijakan yang efektif dan optimal, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” sampai Joko Widodo.(**)

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

9 − 6 =