Hari Ini SERBU Kembali Demo Mian, Ini Tuntutannya

Bengkulu Utara, BM – Serikat Rakyat Bengkulu Utara (SERBU) dalam rangka memperingati 90 tahun hari sumpah pemuda (1928-2018) menyatakan sumpahnya yaitu:

  1. Kami putera puteri Bengkulu Utara tidak akan berhenti menuntut lahirnya kebijakan populis sesuai kehendak rakyat.
  2. Kami putera puteri Bengkulu Utara tidak akan berhenti berdemonstrasi sampai pemerataan pembangunan menjadi nyata.
  3. Kami putera puteri Bengkulu Utara tidak akan berhenti berunjuk rasa sampai pemerintah berani transparan dalam mengelola anggaran dan pendapatan.

“Ya kami tidak ada berhenti demo sebelum tuntutan kami bisa direalisasikan oleh pak Bupati Bengkulu Utara, nanti kami akan memberikan kando spesial saat aksi demo berlangsung,” ujar Kordinator Umum Luki Triutomo melalui Sekum Yoki Ramadhan di titik kumpul tugu amanah, Senin (29/10/2018).

Adapun Tuntutan Kami :

  1. Bupati Bengkulu Utara saudara Ir. MIAN harus segera meminta maaf secara terbuka di media massa dan media social kepada seluruh masyarakat Bengkulu Utara, atas niatan/upayanya mengintimidasi (membungkam) aspirasi rakyat, melalui statementnya yang mengganggap aksi demonstrasi mengganggu ketentraman ASN dalam melaksanakan pekerjaan, sebagaimana dimuat dalam beberapa media online.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera mencopot saudara Budi (Kepala BKPSDM) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pernyataannya yang terkesan merendahkan harkat martabat Universitas Ratu Samban.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera bangun jembatan Desa Lubuk Gading serta segera perintahkan PT. AAK MINING untuk merealisasikan perjanjian membangun jalan masyarakat Desa Sebayur .
  1. Bupati Kabupaten Bengkulu Utara harus segera mengkaji ulang kelengkapan dokumen perizinan dan mekanisme pengelolaan limbah seluruh perusahaan, sebagaimana dimaksud  UU Nmor 32 tahun 2009 tentang PPLH di wilayah Bengkulu Utara.
  1. Bupati Bengkulu Utara selaku pihak yang berwenang menerbitkan serta mencabut izin lingkungan harus segera menindak tegas investor nakal, baik investor yang tidak mengantongi kelengkapan dokumen perizinan, dokumen perizinan kedaluwarsa, merambah hutan lindung dan tidak membayar retribusi/pajak karena hanya akan mendatangkan bencana bagi masyarakat sekitar dan daerah.
  1. Bupati Bengkulu Utara selaku pejabat pembina kepegawaian daerah (PPKD) harus segera menonjobkan Kadis PUPR dan Ketua ULP sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kelalaian serta tidak profesionalnya mereka, sehingga daerah dan masyarakat sekitar dirugikan (tidak bisa dimanfaatkan) dengan mandegnya (tidak selsai) beberapa paket pekerjaan dilingkungan Dinas PUPR TA 2017.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera memberikan efek jera dengan memblack list rekanan pelaksana (pihak ketiga/kontraktor) yang tidak menyelesaikan pekerjaan dan yang menyebabkan indikasi  kerugian Negara (berdasarkan LHP BPK) .
  1. Bupati Bengkulu Utara harus mengakomodir seluruh kepentingan (kehendak) masyarakat Bengkulu Utara dengan membangun infrastruktur dasar (jalan, jembatan, dan irigasi) secara merata sehingga pemerataan pembangunan bukan hanya isapan jempol belaka.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera membentuk lembaga independen pengelola dana CSR (TJSL) yang bertugas mengindentifikasi seluruh pelaku usaha wajib CSR dan mengelola dana CSR se-Bengkulu Utara secara transparan.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa daftar seluruh pelaku usaha (perusahaan) yang wajib CSR serta besaran CSR setiap pelaku usaha yang  terealisasi dari tahun 2015-2018.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik melalui media massa daftar seluruh pelanggan PPJ (pajak penerangan jalan) serta besaran pembayaran PPJ setiap pelanggan se-Kabupaten Bengkulu Utara dari tahun 2015-2018.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera menyampaikan ke publik luas melalui media massa dan media sosial daftar seluruh usaha pertambangan GALIAN C serta besaran  bagi hasil retribusi setiap GAlian C  se bengkulu utara dari tahun 2015-2018.
  1. Bupati Bengkulu Utara harus segera menghentikan aktivitas pembuangan air limbah PT. SIL ke medium lingkungan hidup (sungai) sampai air limbah tersebut memenuhi standar baku mutu (layak bagi makhluk hidup).
  1. Kejaksaan Negeri Argamakmur  harus segera memproses hukum serta menindak lanjuti adanya indikasi kebocoraan anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tahun anggaran 2017  sebagaimana tertuang dalam LHP BPK tahun 2017.

 

Sharing is caring!

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

five + sixteen =