Bengkulu, BM – Menanggapi tentang aksi demo Keluarga Kerukunan Tabot (KKT) kemaren tentang pengelolaan bazar pada saat tabot nanti, Pemerintah Provinsi Bengkulu belum menetapkan siapa yang berhak untuk mengelola tabot, pihak Pemerintah Provinsi masih menunggu pihak pengelola yang bisa mengelola tabot dengan benar, pihak pemerintah juga tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan merekomendasikan pengelola dari luar provinsi.
“Kita hanya memberikan izin mereka mengelola, siapa yang terbaik nanti yang bisa melakukan itu, bisa kita rekomendasikan salah satu diantaranya, atau kita rumuskan bersama-sama, misalnya ada yang bagus dari luar kita suruh duet bersama-sama,” ujar Ir.H.Sudoto,M.Pd selaku Plt Sekda Provinsi Bengkulu di ruangannya, Selasa (20/09/2016).
Soal kapan penetapan tentang kapan penentuan siapa yang berhak mengelola tabot, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, mengatakan belum bisa memastikan kapan bisa menetapkan pengelola tabot, karena pihaknya masih menunggu, tapi pihak pemerintah memastikan akan menetapkan pengelola bazar tabot sebelum akhir bulan.
Terkait tuntutan KKT yang memberi waktu satu minggu kepada pemerintah provinsi untuk menentukan pengelola bazar, Ia menyarankan kepada KKT untuk mencari jalan keluar bersama-sama untuk kepentingan bersama.
“Kita ini kan orang berbudaya, kita melihat dari sisi pemerintah, mereka juga harus lihat dari sisi pemerintah, kita cari jalan keluarnya sama-sama, ancam-mengancam itu tidak baik, sampai adanya penyelesaian mencari yang terbaik sampai ada titik temu,” ujar Sudoto sembari berharap tidak ada lagi kericuhan tentang penentuan lapak bazar pada Festival Tabot.
Menurutnya mediasi yang dilakukan bersama rombongan KKT kemaren telah mencapai suatu pengertian, bahwa masalah yang diselesai dengan cara duduk bersama akan membuahkan hasil yang baik. (D12)
