Bengkulu, BM – Memperingati Hari Sumpah Pemuda, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Kota Bengkulu, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Bengkulu. Pada aksi mereka kali ini, mahasiswa mengangkat 3 item tuntutan mulai dari pendidikan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesejahteraan bagi nelayan.
Setelah berorasi cukup lama di depan kantor gubernur, perwakilan massa diizinkan masuk untuk bertemu staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Din Ikhwan. Namun karena hanya ditemui Staf Ahli, mahasiswa mendesak untuk bertemu Gubernur atau paling tidak Wakil Gubernur dan menolak menyampaikan aspirasi melalui perantara.
“Mana Gubernur, kami tidak perlu retorika, datang sekarang temui kami,” teriak salah seorang pendemo.
Teriakkan tersebut langsung ditanggapi staf ahli Gubernur yang menunturkan Wakil Gubernur lagi ada pertemuan dengan anggota MPR RI.
“Untuk diketahui adik-adik sekalian ya, pak Gubernur sekarang lagi diluar kota, sedangkan Wagub lagi ada tamu dari MPR RI, nanti hari senin saya akan sampaikan kepada gubernur,” ujar Din Ikhwan, yang menjelaskan tentang keberadaan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Mendengar penjelasan dari perwakilan dari Pemerintah Provinsi tersebut massa semakin memanas, pasalnya tuntutan dan aspirasi mereka hanya sia-sia belakang serta tidak bisa bertemu langsung dengan Gubernur maupun Wakil Gubernur, serta mengancam akan melakukan aksi demo dengan massa lebih besar lagi.
“Kami meminta ada yang menjamin bahwa kami benar-benar bisa bertemu Gubernur pada hari selasa nanti pak, tidak lebih,” pinta salah seorang orator lainnya.
Namun karena permintaan mereka tidak bisa dipenuhi oleh pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu, massa mendesak untuk masuk dan hampir terjadi kericuhan antara pendemo dengan pihak kepolisian yang siaga dilokasi.
Dari informasi yang didapat oleh BM online dilapangan, bahwa massa akan kembali melakukan aksi demo pada hari Selasa (01/10/2016), serta meminta untuk bertemu langsung dengan Gubernur Bengkulu yang telah disanggupi oleh pihak perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. (D12)
