Sumut, BM – Disetiap daerah dan tempat berbagai penjuru negeri ini sedang heboh membahas “Aksi 04 November sebagai aksi jilid II Bela Islam”, tentu setiap sebuah gerakan tidak lazim lagi ada yang pro dan kontra. Berbagai pendapat pun berlayangan menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi propoganda dalam Pilgub DKI Jakarta dan ada juga menyatakan bahwa aksi ini menggambarkan islam itu anarkis dan radikal.
Indonesia yang beranekaragaman penduduk memiliki keunikan dan keistimewaan, dalam hal ini sebagian kelompok elit politik memanfaatkan kondisi ini hanya untuk kepentingan sekolompok tertentu dan ada yang mengambil keuntungan dari luar bagaimana negeri ini dikecoh dengan aksi, namun sumber daya alam akan dikuasai oleh Asing.
Beberapa bulan terakhir hingga hari ini, makanan lezat selalu bermenu SARA, permasalahan ini timbul sejak pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa “Ahok” dalam pidatonya dihadapan warga kepulauan seribu pada 27 September 2016 yang lalu berbunyi.
“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak pilih saya, dibohingin pake’ Al Maidah ayat 51. Macam-macam itu, itu hak bapak ibu”. Dan ini yang menjadi landasan utama kenapa umat islam harus aksi turun ke jalan. Dalam konteks bernegara toleransi beragama haruslah saling menghargai dan bebas dalam memilih agama apapun itu. Pak ahok itu agamanya Islam apa? kenapa juga dalam sambutannya menggunakan Ayat Alqur’an dan menyelewengkan makna ayat tersebut, ini adalah penistaan agama.
Selain itu, juga Indonesia adalah negara yang berbentuk Hukum, kemanakah hukum yang berlaku ketika pelanggaran dilakukannya?. Aksi 04 November Bela Islam Jilid II adalah aksi yang menuntut untuk tegaknya Hukum terhadap persoalan ini, bagi yang telah menistakan ayat suci al-qur an dan yang menyatakan itu bukan juga orang islam. Pemerintah harus berani dan tegas dalam hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Pancasila dan UU Dasar 1945.
