banner 1028x90

“Enggan” LHKPN, KPK Minta Sekda Berikan Sanksi Berat

Bengkulu, BM – Tingginya angka Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di Provinsi Bengkulu yang menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), membuat utusan KPK bertanya.

“Kita tidak perlu berdebat lagi siapa yang wajib lapor siapa yang tidak, yang perlu kita perdebatkan dan pertanyakan kenapa anda tidak mau lapor sebagai pegawai negeri dan sebagai penyelenggara negara,” ujar Andlian Nasution atau kerap disapa Choki selaku Koordinator Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan Korupsi, sembari mencontohkan KPK yang semuanya wajib lapor bahkan sampai satpam, saat rapat koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-Provinsi, di ruang Raflesia Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, Rabu (16/11/2016)

Ia juga mengatakan, bahwa LHKPN adalah tanggung jawab moral bagi seluruh pegawai negeri sipil untuk melaporkan harta kekayaan mereka, jadi dia berharap kepada seluruh PNS yang belum melaporkan harta kekayaan milik mereka, karena menurutnya sekarang disetiap kementerian berlomba-lomba untuk melaporkan harta kekayaan mereka.

“Inikan sebagai tanggung jawab kita sebagai PNS, kenapa harus khawatir,”  tegasnya.

Menurutnya, LHKPN akan dipermasalahkan nantinya bila ada PNS yang belum menyerahkan laporan, saat akan naik ke eselon II, karena berdasarkan isyarat dari ASN (Aparatur Sipil Negara).

“Pada saat bapak ibu naik ke eselon II nanti, LHKPN akan dipermasalahkan,” tambahnya, sembari mengatakan bahwa ia telah meminta Sekretaris Daerah untuk memberi sanksi yang berat bagi PNS yang enggan melaporkan kekayaan mereka.

“Tolong berikan sanksi yang berat bagi yang menolak, jangan pakai sanksi administrasi gak mainlah itu,” ujarnya dengan menirukan pembicaraan yang pernah ia sampaikan kepada sekda sebelumnya. (D12)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics