Bengkulu, BM – Membenahi tata kelola birokrasi, Provinsi Bengkulu kembali raih penghargaan. Provinsi dengan usia 48 tahun ini, mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai provinsi dengan proporsi anggaran pengawasan terbesar terhadap total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi tahun 2016.
“Ini satu wujud keberhasilan Pemprov Bengkulu dalam menindaklajuti evaluasi dan monitoring Kemendagri terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, kita sangat bersyukur,” kata Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA usai menerima piagam penghargaan di Hall Hotel Borobudur Jakarta, yang diserahkan oleh Irjen dari Kemendagri, Selasa (29/11/2016).
Menurut Rohidin, saat ini dirinya bersama Gubernur Ridwan Mukti berupaya memaksimalkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Tujuannya, untuk mencegah dan meninimalisir penyimpangan penyelenggaraan pemerintah. Selain penganggaran pengawasan serta jumlah personil yang memadai, papar wagub, APIP di Provinsi Bengkulu haruslah memiliki integritas, profesionalisme serta kapasitas.
“Tentunya, APIP ini harus mampu mengawal pemerintah daerah menjadi lebih akuntabel,” terang Rohidin.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Ispektorat Provinsi Bengkulu, Massa Siahaan yang hadir dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengawasan Urusan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional di Jakarta menjelaskan, APIP Pemprov Bengkulu mempunyai peran, salah satunya yakni memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Integritas, menurutnya menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, selain pemantauan dan pengawasan, APIP juga mengaudit, review dan juga mengevaluasi. Dan hasilnya, akan digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Massa menambahkan, permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum hampir sama. Antara lain, masalah integritas kemudian penyalahgunaan wewenang dalam perizinan, serta konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan.
“Intinya, kami Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berbenah, berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tetap patuh dalam urusan pemerintahan,” tegas Massa di sela-sela rakor yang diikuti kepala inspektur seluruh Indonesia, saat itu.
Untuk diketahui, Provinsi Bengkulu raih urutan ke-8 dalam besarnya anggaran pengawasan APBD 2016. Saat itu penghargaan diberikan kepada 10 daerah. Dikatakan kepala Inspektur, proporsi anggaran pengawasan tersebut, untuk pengawasan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2016 pra-rasionalisasi. “Semua tugas, program, dan kegiatan yang wajib diaksanakan, semua diakomodir tanpa terkecuali. Ini apresiasi untuk Pemprov Bengkulu,” tutup Massa. (MC/D12)
