Bengkulu, BM – Menanggapi keluhan Pemerintah Provinsi Bengkulu beberapa waktu yang lalu terkait kesemrawutan data kemiskinan di Bengkulu yang tidak valid, bahkan dalam jangka waktu lima tahun terakhir tidak beranjak turun dari 300.000 jiwa lebih dan data pada September 2015 lalu, angka kemiskinan di daerah ini sempat mencapai 18,15 persen. Maka dari untuk itu, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Bengkulu diminta supaya saling berkoordinasi.
Plt. Sekretaris Daerah Ir. Sudoto menanggapi hal tersebut langsung melakukan rapat Koordinasi lintas SKPD antara Bappeda, Biro SDM, Dinkessos, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan Perikanan, dan Dinas Kesehatan. Ia mengatakan perlu data valid dalam menjalankan roda pemerintahan, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berhasil.
“Jangan ada lagi perbedaan data antar SKPD, kesamaan data dari setiap SKPD harus saling sinkron. Hal tersebut untuk membantu Gubernur dalam menentukan atau membuat kebijakan,” ujar Sudoto saat pertemuan di Aula Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, Selasa (21/11/2016).
Menurut Sudoto validasi data tersebut selama ini dinilai tidak tepat sasaran dalam program penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal. Hal itu terlihat, misalnya dalam distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ricuh ketika pembagian akibat data yang tidak valid.
“Sinkonisasi data ini sangat penting, sebab merupakan program prioritas Gubernur untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi lintas SKPD. (MC/D12)
