Bengkulu, BM – Polemik pembangunan pagar pasar panorama masih belum menemui titik temu, pembangunan pagar yang menurut anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Hamsi adalah permintaan pedagang yang didalam supaya tidak jualan diluar, tapi setelah dianggarkan dan dibangun pedagang protes, karena tidak melibatkan mereka dalam pembangunan pagar yang mengelilingi pasar panorama.
“Setelah pembangunan dilakukan, para pedagang protes karena pembangunan pagar tidak melibatkan mereka terkait dengan pintu masuk,” ujar Hamsi saat diwawancarai awak media ketika sidak di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Harapan, dengan mangatakan juga bahwa disisi lain Dinas PU Kota telah mengikuti spek yang telah direncanakan oleh mereka, Jum’at (06/01/2017).
“Kalau itu memang ada penjebolan pagar kemaren, karena ini aset daerah harus dicari solusinya, disanakan ada security kemana security, jebol itukan gak gampang,” sesal Hamsi karena menurutnya UPTD lah yang memiliki tanggung jawab menjaga pasar sepertinya hanya membiarkan saja kejadian tersebut.
Sedangkan, terkait kekompakan para pedagang untuk berjualan didalam pagar, serta tidak lagi berjualan diluar, dia mengatakan bahwa UPTD yang semestinya bertanggung jawab dengan keadaan pasar mestinya tidak hanya berpangkuh tangan.
“Ada 200 pedagang yang belum mendapatkan tempat, sedangkan ketika di cek ada juga seorang pedagang dapat lima tempat,” tambahnya sembari melanjutkan.
“Tetapi mereka akan merasakan gimana nanti kalau pasar sudah tertib, maka seharusnya sebelumnya harus tertibkan dulu pasar,” ungkap Hamsi.
Sedangkan untuk penertiban pedagang yang seharusnya dilakukan oleh Disperindag Kota berkerjasama dengan Satpol PP Kota, namun tidak dilakukan dengan baik oleh dinas terkait, sedangkan janji yang pernah dilontarkan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu untuk memberikan bantuan, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan bisa dicairkan bila mana pasar sudah tertib.
“Dalam hal ini kan disperindag, sedangkan disperindag sendiri tidak tegas,” tegas Hamsi. (D12)
