Bengkulu, BM – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Biro dan Asisten dilingkup Sekretariat Pemda Provinsi Bengkulu. Ini dilakukan, dalam rangka Rapat Koordinasi terkait evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Rabu (9/8).
Dalam rapat ini, hadir langsung tim dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen OTDA Kemendagri RI), serta Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Plt Gubernur Rohidin Mersyah ini dimaksudkan agar kinerja kepala OPD dapat terpantau dan dievaluasi.
“Sehingga, dengan adanya tingkat kinerja yang baik pada penyelenggara pemerintahan daerah, maka dapat mengejar target yang lebih baik lagi, termasuk pada bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Dimana diketahui, pada tahun sebelumnya Provinsi Bengkulu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Secara nasional, ungkapnya, dari tahun ke tahun hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Permintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Provinsi Bengkulu, mengalami perubahan yang signifikan dan kemajuan yang baik, dari sisi kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Pada tahun 2013 kita berada rangking 26 secara nasional, tahun 2014 pada rangking 28 serta pada tahun 2015 lalu kita berada pada rangking 23,” sebut mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.
Selain itu, sebut Rohidin, dengan adanya evaluasi kinerja seluruh pimpinan OPD yang menggambarkan tingkat kinerja masing-masing OPD, hal itu akan menjadi raport bagi kepala daerah Provinsi Bengkulu dalam menjalani roda pemerintahannya.
Sementara itu, tim Klarifikasi dan Validasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (EKPPD) Dirjen OTDA Kemendargri RI, Amrilrahim menyampaikan, evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian data capaian yang disampaikan oleh tim daerah dan Pemda provinsi sudah valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kinerja kepala daerah tergantung pada laporan bapak/Ibu kepala OPD, dengan memberikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena, kinerja kepala daerah tersebut menjadi cerminan bagi kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinannya,” kata Amril.
“Jangan sampai, seperti yang kita alami, data yang masuk tidak sesuai dengan hasil evaluasi,” sampainya.
Karena, sebut Amril, hasil evaluasi ini juga dapat mempengaruhi suatu kebijakan dari pemerintahan pusat maupun dari pihak legislatif.
Kinerja seluruh OPD hasil dari evaluasi dan validasi dari pihaknya, kata Amril, akan menjadi bahan masukan kepada kepala daerah agar kedepannya dapat lebih baik lagi.
“Hasil evaluasi dan Validasi ini, akan kita berikan catatan kepada kepala daerah untuk diperbaiki kedepannya nanti,” sebut Amril.
Diakuinya, pada tahun 2015 lalu, kinerja OPD pada seluruh kabupaten dan Kota Bengkulu secara umumnya ada kenaikan.
“Ini tergantung juga pembinaan Pemda Provinsi terhadap Kabupaten/Kota,” pungkasnya. (MC)
