Bengkulu, BM – Hasil penilaian dari rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B03 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Bengkulu masuk dalam 10 besar terbaik nasional.
“Bengkulu masuk 10 besar dengan nilai 110, di Sumatera sendiri ada 3 yaitu Bengkulu, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung,” jelas Taufik Adun Kepala Biro Bangda Pemda Provinsi Bengkulu, yang juga didampingi Asisten II Pemda Provinsi Bengkulu Ari Narsa JS saat diwawancai Media Center Pemprov Bengkulu, Selasa (22/8).
Dijelaskan Taufik Adun bahwa indikator kenapa LPSE Provinsi Bengkulu mampu meraih 10 besar nasional adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang 100 Persen.
Disamping itu, juga menggunakan e-procurement (eproc) 100 Persen dan telah menggunakan versi 4 yang mana pada versi 4 publikasinya sangat terbuka.
Selain dua kriteria yang disebukan tadi, LPSE Provinsi Bengkulu juga telah memenuhi 17 standar – standar LPSE hingga masuk sebagai kategori nasional.
“Jadi ke 17 standar – standar LPSE itu kita penuhi hingga kita masuk kategori terbaik nasional untuk LPSE dalam untuk proses menyiapkan pengadaan barang dan jasa di Bengkulu, jadi untuk perangkatnya dan sistemnya Bengkulu sudah ok dan ready,” ungkap Kepala Biro Bangda Pemda Provinsi Bengkulu ini.
Kedepan, Taufik Adun menjelaskan akan tetap mempertahankan prestasi tersebut serta akan melakukan perbaikan sarana dan prasarana terkait pelayanan pengadaan.
“Kedepan memang akan kita pertahankan ini dan kita sekarang tahun 2017 kita sedang menyiapkan pelayanan khususnya sarana dan prasarana guna untuk meningkatkan pelayanan terhadap proses pengadaan barang dan jasa,” tutur Taufik Adun.
Selain Bengkulu, provinsi lainnya yang masuk 10 besar terbaik naisonal antara lain, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Riau dan Sumatera Barat. (MC)
