Jakarta, BM – Memasuki tahun ke-4 Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Jusuf Kalla diadakan Rapat Kerja Pemerintah (RKP). Dimana Para Kepala Daerah mendengarkan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, (24/10)
Sebelum mendengar arahan Presiden, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK.
Plt Gubernur Rohidin Mersyah menjelaskan dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan bahwa dalam pengalokasian penggunaan anggaran harus fokus agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah maupun pengendalian inflasi, sehingga tidak lagi menggunakan pola penyebaran anggaran setiap OPD dengan nilai rata-rata.
“Presiden minta Pola penyebaran anggaran diubah, tidak lagi langsung dibagi ke dinas- dinas seperti sekarang. Namun harus dibagi, sekian persen untuk infrastruktur, kebutuhan dasar, dan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Plt Gubernur sesaat setelah mendengar paparan dalam rapat kerja bersama Presiden.
Selain itu, Presiden meminta harmonisasi antar stake holder terkait di daerah harus terus dijaga supaya terjalin komunikasi yang baik antar setiap lini, hal ini untuk menciptakan suasana daerah agar tetap kondusif.
“Bangun suasana kondusif dalam daerah, dengan pola komunikasi yang baik. Hal tersebut guna menunjang kemajuan pembangunan di daerah,” ungkap Rohidin.
Untuk Provinsi Bengkulu dalam waktu dekat akan diadakan rapat khusus, membahas bagaimana perkembangan ekonomi Bengkulu. Dimana beberapa waktu lalu sudah dilakukan koordinasi ke beberapa Kementerian seperti Pariwisata, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM.
“Rapat khusus akan dilakukan dengan beberapa Kementerian terkait yang membahas perkembangan ekonomi Bengkulu kedepan,” pungkasnya
RKP diadakan dalam setiap tahun sebagai upaya pemerintah untuk mengonsolidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan.
Dalam pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet kerja, serta 576 Kepala Daerah Se-Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota. (MC)
