Bertajuk “Kepemimpinan Perempuan Untuk Kesehatan Keluarga, Perempuan Muda dan Perempuan Pedesaan”, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Meryah meminta Dana Desa di setiap Kabupaten di Bengkulu dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendampingan kesehatan reproduksi, ekonomi dan kesetaraan gender perempuan, terutama di pedesasan.
“Dana Desa harus kita arahkan, lebih spesifik pada pemberdayaan perempuan, baik dalam rangka perlindungan sosial, kesehatan reproduksi lain sebagainya, maupun pengendalian ekonomi keluarga perempuan di desa. Jadi tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan,” jelas Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, usai membuka secara resmi sekaligus menjadi Keynote Speaker pada Perayaan Gerakan Perempuan Akar Rumput Provinsi Bengkulu, di Hotel Santika, Selasa (31/10).
Lanjut Plt Gubernur Rohidin Mersyah, kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini diminta tidak hanya dilaksanakan di tingkat provinisi atau kabupaten saja, namun juga perlu dilaksanakan hingga ke tingkat desa. Hal ini lantaran selama ini tim pendamping di tingkat desa dinilai masih kurang fokus dalam melakukan pemdampingan terlebih advokasi terhadap perempuan yang mengalami ketidak adilan.
“Kegiatan seperti ini harusnya menjadi sebuah pembiasaan di tengah masyarakat, agar masyarakat teradvokasi. Kita hadir dalam forum seperti ini, memberikan informasi, penjelasan dan membuat sebuah kebijakan. Sehingga masyarakat merasa mendapat support dari pemerintah,” terangnya.
Ketua Pengawas Yayasan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu Syafridawati Tjaya menyatakan, program pendampingan dan sosialisasi seperti ini akan berkelanjutan dan menyasar hingga ke pelosok desa.
“Perempuan yang memerlukan pemeriksaan, yang kemudian mereka barangkali informasinya belum ada, tertinggal, itu kita beri penguatan secara bertahap. Ini tahun ketiga dan akan berkelanjutan sampai 5 tahun,” terang Syafridawati Tjaya.
Dalam kesempatan tersebut, juga dipaparkan terkait Indeks Masalah Gizi Perempuan dan Perempuan Muda di 2 kabupaten, yaitu di Kabupaten Seluma dan Rejang Lebong. Lantaran di 2 kabupaten tersebut masih rendahnya angka remaja yang memeriksakan kesehatan reproduksi di Puskesmas serta kurangnya pengetahuan gizi pada ibu yang menikah diusia muda. (**)
