Bengkulu, BM – Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyerahkan secara langsung Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 kepada Bupati/Walikota, SKPD dan Satker Kementerian/Lembaga Lingkup Provinsi Bengkulu, Kamis (14/12) di GSG Pemprov Bengkulu.
Dalam sambutannya Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta kepada Bupati dan Walikota terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar segera melakukan pembahasan APBD dengan tepat waktu.
“Saya minta betul kepada seluruh Bupati/Walikota agar segera melaksanakan proses pembahasan APBD ini jangan sampai melampaui batas waktu yang sudah di tetapkan,” tegas Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Sedangkan bagi Kabupaten/Kota yang sudah melakukan mengesahan APBD, agar proaktif memantai proses evaluasinya agar segera didapatkan hasil evaluasi tersebut. Sehingga pengesahan APBD yang sudah cepat di tingkat Kabupaten/Kota tidak terhambat pada waktu evaluasi di Provinsi.
“Saya berharap ketika disahkan oleh Kabupaten/Kota segera lakukan evaluasi itu, kalau perlu dibentuk tim khusus bersama, langsung lembur agar hitungan hari kita bisa menyerahkan hasil evaluasi Provinsi kepada Kabupaten/Kota,” tambah Plt. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.
Plt. Gubernur Rohidin Mersyah juga meminta agar proses lelang dapat dipercepat, dengan segera menentukan PPTK, bendahara serta pengelola – pengelola kegiatan agar per 1 Januari kegiatan pengadaan barang dan jasa sudah ditampilkan.
“Per Februari, Maret nanti kalau bisa sudah penandatanganan kontrak, dengan begitu nanti penyerapan anggaran akan bisa menjadi lebih baik, pertumbuhan ekonomi juga akan berkualitas,” jelas Plt. Gubernur Rohidin Mersyah.
DIPA Provinsi Bengkulu pada pada Tahun anggaran 2018 ini berjumlah 364 DIPA dengan nilai total 4,319 Triliun yang mengalami kenaikan dibandingkan DIPA tahun 2017 sebesar 4,07 Triliun. Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana desa untuk wilayah Provinsi Bengkulu sebesar 9,782 Triliun.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Rinaldi dikesempatan ini mengungkapkan penyerapan APBD Kementerian dan Lembaga wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai 80%.
Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga telah berjalan dengan baik, hal tersebut berdampak dari pelayan lelang yang lebih awal, penetapan DIPA yang lebih awal serta perencaan anggaran yang jauh lebih awal.
Namun masih ada beberapa tatangan yang harus terus diperbaiki diantaranya perbaikan efektifitas belanja negara dimana belanja negara dimanfaatkan agar betul – betul berbasis output dan memberikan manfaat yang optimal pada pencapaian sasaran pembangunan.
Utamanya adalah pemerataan pembangunan, pengurangan pengagguran dan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dalam kesempatan ini juga memberikan pengharagaan kepada satuan kerja yang memiliki kinerja pelaksanaan anggaran terbaik yakni posisi pertama diraih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu dengan skor 99,19, peringkat kedua diraih Bidpropam Polda Bengkulu dengan skor 98,77.
Urutan ketiga diraih MAN 1 Model Bengkulu dengan skor 98,25 sedangkan posisi empat dan lima diisi oleh Ditreskrimum Polda Bengkulu skor 98,23 dan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan skor 97,88. Tampak hadir FKPD Provinsi Bengkulu, Kepala OPD Provinsi Bengkulu, Kepala Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD serta para undangan lainnya. (MC)
