Bengkulu, BM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Endang Kurnia Saputra mengatakan, inflansi Bengkulu pada tahun 2018 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.
Saat ini inflansi Bengkulu berada pada level 3,56 persen, dimana sebelumnya pada tahun 2016 berada pada level 5,00 persen.
Namun, Endang Kurnia tak menampik masih ada indikator yang mengancam laju inflansi Bengkulu pada tahun ini, yaitu pada bahan pokok beras serta harga tiket maskapai penerbangan.
“ Sumbernya masih pada maskapai penerbangan dan harga beras, menjadi momok bagi inflansi kita,” sebut Endang Kurnia, saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Infalnsi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu, di kantor Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Jumat (12/1).
Untuk itulah, kata Endang lagi, perlu adanya evaluasi dan rencana program dari Tim Pengendali Inflansi Daerah (TPID) guna mengantisipasi laju inflansi Bengkulu di tahun 2018 ini.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu ini, dihadiri oleh seluruh anggota TPID Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjelaskan, guna mengantisipasi terjadinya inflansi yang diakibatkan oleh beberapa faktor tersebut, dirinya meminta agar adanya kerjasama tim TPID dengan pihak maskapai penerbangan.
Selain itu, mengenai pengendalian harga beras di masyarakat, Plt Gubernur meminta agar dilakukan operasi pasar sejak awal bulan ini.
“Jangan saat moment hari lebaran saja operasi pasar dilakukan, tapi sejak musim tanam, awal tahun ini Bulog dan Disperindag sudah lakukan operasi pasar,” tegas Rohidin Mersyah.
Rohidin juga meminta agar pihak Bulog Bengkulu dapat membeli gabah petani dengan menyediakan gudang untuk menampung gabah petani yang dibeli tersebut.
Sedangkan untuk harga beras, kata Rohidin lagi, perlu adanya subsidi harga dari pemerintah dan Bulog.
“Buatkan regulasinya di kabupaten dan kota, tentang belanja subsidi pangan untuk dianggarkan di APBD,” kata Rohidin, yang saat ini telah memasuki usia ke -48 tahun.
Selain itu, dirinya meminta agar distribusi Beras Sejahtera (Rastra) bagi masyarakat miskin agar segera dilakukan.
Dalam Rakor TPID ini, dirinya berharap adanya usul inisiatif dari setiap OPD terkait, guna dijadikan program selanjutnya untuk mengendalikan inflansi.
“ Harus ada program strategis yang baik dalam mengendalikan inflansi,” pungkasnya. (MC).
