Bengkulu, BM – Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Radio Republik Indonesia Bengkulu menggelar dialog interaktif dengan tema mencegah korupsi melalui udara yang disiarkan langsung dari luar studio RRI Bengkulu, di Aula Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu, Kamis pagi (05/7/2018).
Dalam dialog tersebut, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengatakan kasus korupsi khususnya di Bengkulu akan terus ada jika tidak dilakukan upaya preventif (pencegahan,red) terhadap korupsi itu sendiri.
“Kita melihat sudah banyak yang sudah terkena OTT. Maka dari itu, jadikan ini sebagai pelajaran agar tidak melakukan segala bentuk yang berhubungan dengan korupsi. Upaya pencegahan pun juga harus terus digiatkan,” sampai Rorogo Zega SH., MH dihadapan Kepala OPD dilingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu dan juga para mahasiswa yang turut hadir.
Rorogo juga menambahkan, operasi tangkap tangan (OTT) yang banyak terjadi di Bengkulu membuat ketakutan tersendiri bagi instansi pemerintahan, sehingga takut untuk menggunakan anggaran yang ada. “Untuk itu, jangan takut, jalankan semuanya sesuai aturan yang ada. Selain itu, semua elemen juga diminta harus berperan aktif dalam mengontrol pemerintahan. Kita harus dukung untuk tolak korupsi, dan segala bentuk pungli,” tegasnya.
Dilain pihak, Kepala BPKP perwakilan Provinsi Bengkulu Bram Brahmana, Ak., M.Acc., CA., QIA mengatakan tugas dari BPKP sendiri salah satunya adalah mengamankan aset daerah dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait korupsi.
“Edukasi kepada masyarakat selalu kita giatkan untuk mencegah adanya korupsi, perang terhadap korupsi ini tidak bisa kita lakukan sendiri, dibutuhkan peran semua pihak terkait agar tingkat korupsi di Indonesia ini bisa menurun,” sampainya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bengkulu Massa Siahaan, AC., MM., CA., QIA mengatakan berkaca dengan opini WTP tahun 2017 yang telah diraih Pemerintah Provinsi Bengkulu, ini dari tahun ke tahun pelaporan keuangan Pemprov sudah terus membaik.
“Ini kita melihat temuan-temuan dari BPK mulai turun dari tahun ke tahun. Selain itu, kita juga meminta untuk melakukan evaluasi kinerja Pemprov itu sendiri agar tidak ada lagi temuan-temuan oleh BPK,” tutupnya.(BM-04)
