Bengkulu, BM – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti Senin, (17/09/2018), membuka Lokakarya Pembentukan Kelompok Kerja Akselerasi Pencapaian Pembangunan Berbasis Kependudukan Provinsi Bengkulu Tahun 2018.
Rencana Aksi Daerah ini, dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan di Provinsi Bengkulu, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi. Selama periode 2009 – September 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2009 mencapai sebesar 18,59%, hingga September 2017, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu turun ke angka 15,59%.
Dari berbagai permasalahan yang ada, diperlukan kerjasama yang sinergis antara semua pihak yang ditetapkan dalam SK Gubernur Nomor P.359.B1 tahun 2018, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Akselerasi Pencapaian Pembangunan Berbasis Kependudukan Provinsi Bengkulu.
“Untuk menyamakan visi, misi dan tujuan dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, mencapai masyarakat Bengkulu yang sejahtera maka diperlukan Lokakarya Pembentukan Pokja ini,” ujar Sekda.
Menurut Nopian, banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu, diantaranya kurang memadainya infrastruktur jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan kelistrikan. Selain itu, rendahnya produktivitas terutama di sektor pertanian dan kelautan perikanan yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat Provinsi Bengkulu juga menjadi salah satu penyebab.
Nopian melanjutkan, selain beberapa faktor yang disebut di atas, banyaknya desa yang belum memiliki sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan pasar menjadi salah satu penyebab utama.
Untuk itu, lanjut Nopian, pembangunan di Provinsi Bengkulu memerlukan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan fokus untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Busmar Edisyaf menegaskan, guna meningkatkan kualitas sumber daya dan masyarakat, selain pembangunan fisik berupa infrastruktur, Pokja ini juga akan menekankan pada pembangunan non fisik melalui pembangunan keluarga.
“Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, harus menciptakan generasii baru yang berkualitas yang akan membentuk masyarakat dan bangsa yang berkualitas,” katanya.
Hal tersebut, menurut Busmar, sesuai dengan Nawacita kelima dan kedelapan yaitu, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan dan melakukan revolusi karakter bangsa.
Dalam mewujudkan akselerasi pembangunan berbasiskan kependudukan di Provinsi Bengkulu, Pokja ini dibagi 8 divisi teknis berdasarkan fungsi keluarga, yaitu, divisi pengembangan agama, divisi pengembangan sosial dan budaya, divisi pengembangan cinta kasih, divisi pengembangan fungsi perlindungan, divisi pengembangan fungsi reproduksi, divisi pengembangan Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Divisi Pengembangan Fungsi Ekonomi serta Divisi Pengembangan Fungsi Pembinaan Lingkungan. (Frdy)
