Di PHK, Tujuh Mantan Karyawan PT. GSU Mengadu Ke DPRD dan Disnaker Musi Rawas

Musi Rawas, BMO – Tujuh mantan karyawan PT. GSU  yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  mengadukan pihak Perusahaan ke DPRD dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Musi Rawas.

Sopiyan mantan pekerja PT. GSU saat di wawancarai wartawan Beritamerdekaonline.com  mengatakan kedatangan ke Disnaker tersebut adalah untuk mengadukan pihak perusahaan yang tidak membayar pesangon serta mempertanyakan status hubungan kerja.

“Kedatangan kami ke Disnaker ini mengadukan Pihak Perusahaan yang tidak membayar pesangon sesuai undang-undang yang berlaku dan mempertanyakan Status Hubungan Kerja kami selama ini. Kami ingin memperjuangkan hak-hak kami sebagai pekerja yang sudah diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan, untuk memperoleh uang pesangon yang layak dari hasil kerja selama 6 tahun,” ungkapnya, (5/8).

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Musi Rawas melalui Kasi perselisihan Hubungan Industrial Subianto saat di konfirmasi mengatakan pihaknya baru menerima pengaduan dari mantan pekerja PT. GSU dan akan segerah dinaikkan.

“Secepatnya kami akan mengundang pihak perusahaan PT. GSU dan pelapor, kemudian akan di adakan mediasi antara kedua pihak, Dinas Tenaga Kerja hanya sebagai penengah dan memfasilitasi mediasi, mudahan-mudahan dengan diadakannya mediasi menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak tersebut,” tutupnya Subianto.

DPRD Kabupaten Musi Rawas melalui Wakil Ketua II Ismun Yahya saat di konfirmasi membenarkan bahwa kami telah menerima pengaduan tertulis dari Mantan pekerja PT. GSU yang sudah di PHK, mengenai tuntutannya.

“Pihak kami akan mempelajari terlebih dahulu melalui Komisi 1 (satu). Tindak lanjutnya kami akan mengundang pihak Perusahaan, Dinas Tenaga Kerja dan pihak Pelapor, akan di adakan Musyawarah mendengar keterangan kedua pihak dan akan di pelajari oleh kami serta mendengar masukan dari dinas Tenaga Kerja sebagai SKPD yang menangani masalah Perselihian Hubungan Industril, harapan kami permaslahan ini bisa di selesaikan secara musyawarah,” ujar Ismun Yahya.

Zainuri selaku aktivis buruh yang mendampingi pelapor atau mantan pekerja PT. saat berbincang dengan awak media juga angkat bicara. Menurutnya, demi tegaknya Undang-Undang pihak perusahaan wajib memberikan uang pesangon atau uang penghargaan kepada mantan pekerjanya yang sudah di putuskan hubungan kerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Mengenai Mantan pekerja PT. GSU yang sudah diputuskan hubungan kerjanya dengan masa kerja 6 tahun.

“Maka agar berjalannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 156. Mengenai status Hubungan Kerja kan sudah di jelaskan dalam kepmenakertran No 100 th 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT dan UU No. 13 Th. 2013 tentang Ketenagakewrjaan dimana PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu palinglama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam surat pemutusan Hubungan Kerjanya dengan masa kerja sudah 6 tahun, apakah bisa PKWT di lakukan selama 6 tahun. Dengan demikian Kami akan kawal permasalahan ini sampai tuntas,” tutupnya. (UM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × four =