Dana Rehabilitasi 10 Meliyar Untuk 22 Sekolah, Diduga Mengalir Kesejumlah Pejabat Tinggi Subulussalam

0
1832

Kota Subulussalam – Sebanyak 22 sekolah Dasar mendapat bantuan rehabilitasi dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang lebih 10 miliyar rupiah TA. 2019 bersumber dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam Dalam bentuk swakelola.

Hal ini menjadi pembahasan dikalangan masyarakat. Pasalnya, dalam kegiatan tersebut diduga ada uang yang mengalir kesejumlah pejabat tinggi dipemerintahan setempat.

Dana yang bersumber dari DAK bukan hanya untuk rehab sekolah ada juga untuk bembangun jamban/WC 5 unit dibebera titik disekolah dengan nilai pagu Rp. 107.000.000 perunit.

Saat wartawan ini turun kesekolah – sekolah untuk menggali informasi terkait tentang dana tersebut yang sedang berjalan tahap pembangunannya ada beberapa oknum Kepala Sekolah yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan, mengaku pusing dan stres karna dana yang diperuntukan sudah jelas didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan, namun hal ini sangat disayangkan dana tersebut harus dibagi – bagi kesejumlah pejabat petinggi di Pemko Subulussalam.

“Kami pusing disekolah ini karna banyak bagi baginya uang dan untuk Dinas Pendidikan saja 16 % setiap penarikan uang, kata oknum Kepala, saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu lalu.

Ada juga menurut sumber lain yang dipercaya dan diyakini Ada 4 Titik pejabat tinggi di Pemko Subulussalam tersebut yang harus dikasih uang melalui Dinas Pendidikan.

“Memang ada 4 titik pejabat tinggi yang mendapat dana rebah tersebut.” kata narasumber.

Secara terpisah saat dikonfirmasi Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan kota Subulussalam H.Sairun,S,Ag. diruang kerjanya (10/10) mengatakan, memang benar ada sekitar 10 miliyar mendapatkan bantuan dana DAK dari Pemerintah Pusat untuk dana rehabilitasi 22 sekolah dan Jamban/WC di Kota Subulussalam,

Terkait dana rehab 10 miliyar saat ditanyak diduga ada mengalir kesejumlah pejabat tinggi di kota Subulussalam H.Sairun ,S,Ag. membantah.

“Itu tidak benar kita tidak pernah menerima uang dari kepala sekolah,” ungkap nya.

Masih menurut Kadis, masalah pembangunan rehabilitasi sekolah pihak Dinas Pendidikan hanya memantau dan memonitoring kegetiatan tersebut dan ia juga menegaskan kepada Kepala Sekolah yang mendapat rehabilitasi sekolah harus sesuai dengan Petunjuk Teknis (JUKNIS).

“Kita sudah instruksikan kepada Kepala Sekolah pekerjaan harus sesuai juknis, karna kegiatan ini penuh wewenang dan hak kepala sekolah sekalu pengguna Anggara” tutupnya. (Muklis).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here