Diduga Status Aset Milik Pemda Kaur Dipertanyakan ?

Kaur – Warga Padang Kempas kembali mengugat terkait sengketa tanah di tahun 2018 yang belum ada kejelasannya sampai saat ini di komplek Perkantoran Padang Kempas, (06/11/2019).

Sesuai dengan keputusan Bupati Kaur, dengan nomor 118.4.45-737 tentang tim penyelesaian sengketa tanah/lahan di perkantoran Padang Kempas tahun 2018, yang telah ditetapkan di Bintuhan pada tanggal 10 Agustus 2018, bahwasanya di tanggal 31 Desember 2018 sudah selesai sengketa ini.

Ketetapan atau memutuskan sengketa itupun diduga belum ada kejelasan sama sekali dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur kepada Warga Padang Kempas sampai saat ini (08/11/2019).

Dikatakan warga Padang Kempas yang enggan untuk dipublikasikan namanya mengungkapkan, bahwasanya. Mereka mempertanyakan status kejelasan sengketa tanah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dengan Warga Padang Kempas, yang sketnya berubah-ubah.

“Ya, pada saat berdirinya Kabupaten Kaur tanah 100 Ha (hektare) diserahkan oleh Presidium dengan pemda Kaur dengan nomor surat 55/444/3.1/KK/2003 yaitu 100 Ha waktu pertama, di tahun 2006 berubah menjadi 125 Ha, nah di tahun 2017 berubah lagi menjadi 108 Ha (hektare) ada apa dengan semua ini kok berubah rubah, ” ucap Warga yang tidak mau dipublikasikan namanya kepada Berita Merdeka.

Untuk diketahui, daftar masyarakat yang menguasai fisik tanah di komplek perkantoran padang kempas ialah 83 orang, tepatnya di pinggir Jalan Kihajar Dewantara, Belakang tanah Badaruddin sampai dengan belakang Kantor Dinas Nakertrans, samping dan belakang Kantor Kemenag, Belakang Kantor Sat Pol PP dan samping Kantor BPN

Sampai berita ini diterbitkan belum ada konfirmasi ulang dangan Bupati Kaur dan OPD terkait. (ers)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − 3 =