APDESI Agara, Laporkan Kajari Kutacane Kepada Presiden dan Kejagung RI, Diduga Langgar Kode Etik Jaksa

0
90
Ketua APDESI agara Nawi SKD 

Aceh Tenggara – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh Tenggara (Agara) laporkan kajari kutacane kepada presiden dan kejagung RI,diduga Kajari langgar kode etik 

Kajari Agara Dilaporkan Di Duga Langgar Kode Etik Jaksa,kata ketua APDESI agara Nawi SKD senin 11/11/2019.

sampai saat ini tahun anggaran 2019 masih berjalan dan belum berakhir,Kajari Agara ,tanpa alasan dan dasar yang jelas,telah memanggil beberapa pengulu Kute (Kepala Desa),Camat,Asisten I Sekdakab,Kepala BPMK Agara dan beberapa orang lainnya untuk dimintai keterangan terkait kegiatan Bimtek Kute di beberapa kecamatan.

Anehnya lagi,dalam memeriksa pengulu Kute,Camat,beberapa kepala OPD dan Asisten di Sekdakab terkait Bimtek Pengulu dan perangkat Kute 2019,waktunya sangat lama mulai dari jam 10 pagi sampai malam hari,bahkan beberapa pejabat dibentak-bentak Kajari ketika diperiksa diruangan kerjanya,seraya mencoba menggiring opini publik jika kegiatan tersebut erat kaitannya dengan kepentingan pejabat teras di Aceh Tenggara.

Pun demikian Sikap Kajari Agara kerapkali menimbulkan kegaduhan,faktanya data yang diberikan Kajari kepada wartawan terkait jumlah total dana Bimtek Dana Desa 2019, juga sangat provokatif dan bias,seperti hasil wawancara wartawan spionase,news.com yang dilansir di media elektronik 7 Oktober lalu,merupakan kekeliruan dan isinya tendensius.

Didalam berita itu yang sumbernya langsung  dari hasil wawancara dan persrilis Kajari Aceh Tenggara tersebut,kajari mengatakan Rp.11 miliar  Dana Bimtek APDESI yang diikuti seluruh desa,yang sudah diperiksa Kajari penggurus APDESI yakni ketua APDESI Nawi SKD,sekretarisnya dan bendahara,padahal  total dana kegiatan saja sudah jauh melenceng,demikian juga dengan keterangan Kajari yang mengatakan ketua APDESI Nawi SKD sudah diperiksa kajari,saya tidak pernah dipanggil kajari dan tidak pernah diperiksa kajari kutacane.

Didalam berita itu lagi Bimtek itu dipaksa untuk seluruh desa di Aceh Tenggara,padahal tidak semua perangkat desa menggikuti Bimtek yang didampingi APDESI,bahkan ada beberapa kecamatan tidak menggikuti yaitu kecamatan Lawe Bulan,Deleng Pokisen,Lawe Alas dan beberapa kecamatan lainnya,tidak ikut dan lebih memilih menggunakan dana desa untuk Bimtek diluar daerah.ungkap Nawi

Ketua APDESI menambahkan Namun yang aneh lagi,kegiatan Bimtek di kecamatan lain sama sekali tidak disinggung Kajari Aceh Tenggara,padahal sama-sama digelar tahun 2019 ini,sebab itu,Kajari Agara dinilai bohong,tendensius,diskriminatif dalam menangani perkara di bumi sepakat segenep ini,pihaknya bersama beberapa organisasi maupun elemen masyarakat lainnya,dalam waktu dekat kami akan laporkan Kajari Agara kepada Presiden,Kajagung,Jamintel Kejagung,Kajati Aceh dan Asintel Kajati Aceh.

terkait dugaan pelanggaran Peraturan Kejagung RI nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang dugaan pelanggaran  kode etik perilaku Jaksa,terutama pasal 1 ayat (3) yang mengatur perilaku Jaksa,baik dalam menjalankan tugas profesinya,menjaga kehormatan,martabat profesinya,maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan. 

Antusiasnya Kajari kutacane dalam menangani Bimtek Dana Desa 2019 meski tahun anggarannya masih berjalan,diduga karena kepentingan pribadi akibat  tidak harmonisnya Kajari dengan beberapa pejabat teras di bumi sepakat segenep ini,sebab itu Kajari Royal mengumbar keterangan kendati banyak tak benar dan kesannya bohong,padahal selama 2 tahun bertugas di Aceh Tengara,tak ada satu kasus korupsi pun yang naik ke meja hijau lewat Kejari Aceh Tenggara.

Karena diduga tidak menjaga keberpihakan dan objektivitas sebagai jaksa,menangani perkara diduga karena mempunyai kepentingan pribadi,menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara psikis yang pada akhirnya bertentangan dengan kode etik perilaku jaksa,beberapa elemen masyarakat sepakat dalam waktu dekat akan mengadukan Kajari Aceh Tenggara pada Presiden dan Kajagung maupun pihak terkait lainnya secara berjenjang.akhiri Nawi SKD

Ketika dikomfirmasi kajari kutacane agara Fitrah,SH melalui pesan whatsApp senin 11/11/2019 mengatakan terkait berita spionase news.com itu saya tidak pernah mengeluarkan peryataan apapun atau menggelar konfrensi pers terkait pemeriksaan APDESI,apabila APDESI merasa keberatan terhadap pemberitaan di media itu silakan laporkan kepada pihak kepolisian,kata kajari

Lanjut kajari,tidak ada melanggar kode etik jaksa yang menggatur masalah itu sebagai mana disebut oleh ketua APDESI,terkait dengan anggaran belum habis,karna yang saya periksa itu kegiatan Bimtek yang sudah selesai dilaksanakan ,namun pihak APDESI baru 3 kali kami panggil,tetapi baru sekali memberi panggilan,itupun dari 4 orang yang kami panggil hanya 2 orang yang datang,selebihnya tidak bersedia hadir,sehingga penyelidik akan meranggkumkan hasil pemeriksaan secapatnya,kami sudah memberikan hak hak dari penyelengara namun mereka tidak bersedia diperiksa,yang dilakukan kejasaan terkait pemeriksaan Bimtek tersebut murni karna ada laporan dari masyarakat,kata Kajari kutacane (hasan/BM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 14 =