DPRD Sarolangun Kunker DPRD Kepahiang

0
13
Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Drs.HM Thobari Mu'ad,SH menerima audiensi Wakil Ketua DPRD kabupaten Sarolangun Jambi Aang Permana,SE.MM diruang kerjanya,Rabu (13/11

Kepahiang – Wakil Ketua II DPRD Kepahiang Drs. HM Thobari Mu’ad, SH menerima audiensi Wakil Ketua DPRD kabupaten Sarolangun Jambi Aang Permana, SE.MM diruang kerjanya,Rabu (13/11).

Adapun maksud dan tujuan kedatangannya ke kabupaten Kepahiang disampaikan aang adalah untuk melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembahasan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2020 dan mekanisme yang diterapkan,apakah melalui komisi atau ada mekanisme lainnya.

Didampingi anggota Banggar DPRD Kepahiang Haryanto, MM Waka II Thobari menjelaskan bahwa untuk pembahasan APBD Kabupaten Kepahiang TA 2020 saat ini masih dilakukan rasionalisasi dan sinkronisasi program prioritas yang dilakukan oleh TAPD Kabupaten Kepahiang, mengingat angka defisit yang masih tinggi diangka 87 M, maka banggar meminta TAPD untuk kembali melakukan rasionalisasi sehingga TAPD dapat melakukan koordinasi lebih dahulu kepada internal mereka dalam hal ini Bupati untuk menentukan mana program prioritas yang mereka ajukan dan mereka pun tahu mana anggaran kegiatan yang dapat ditunda, setelah mereka melakukan rasionalisasi maka akan kita lakukan tahapan pembahasan kembali ditingkat Badan Anggaran DPRD, jelas Thobari.

Ditambahkan oleh Hariyanto, kalau bicara mekanisme Pembahasan APBD di Kepahiang tidak melalui Komisi-komisi karena kami yang duduk di Badan Anggaran sudah merupakan representasi anggota Komisi, tiap Komisi komisi ada perwakilannya yang duduk dibadan Anggaran baik itu komisi 1, Komisi II dan Komisi III.

“Kalau bicara masalah mekanisme pembahasan APBD di DPRD memang berbeda dengan pembahasan APBN di DPR. Jika di DPR melibatkan Komisi dan Banggar (Badan Anggaran) lain halnya di DPRD yang hanya melibatkan Banggar,”  jelas Haryanto.

Thobari menambakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tidak mengatur secara lebih detil terkait mekanisme keterlibatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam pembahasan APBD di DPRD, Namun bisa saja disiasati dengan cara Banggar DPRD merepresentasikan Komisi dan itu yang dilakukan di DPRD Kabupaten Kepahiang. (BM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 4 =