Tim 9: Lawan Rezim ‘Suka-Suka’

0
113
Foto: Koordinator Tim 9 Cyrillus Kerong (empat dari kiri), saat konferensi pers di Batik Kuring, SCBD, siang ini, Jumat (29/11/19)

Jakarta – Koodinator Tim 9, Cyrillus Kerong mengatakan, banyaknya intrik dan jurus politik akal-akalan dari kubu ketua umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto berakibat rencana Musyawarah Nasional akan ternoda dan berimplikasi yang tidak baik.

“Kemungkinan terjadi manipulasi substansi AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi, dan konsensus berorganisasi yang lazim berlaku di tubuh Partai Golkar,” ujar koordinator Cyrillus Kerong, di bilangan SCBD, Jakarta Selatan, siang ini, jumat (29/11).

Cyrillus menilai, peristiwa terkini, Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 November 2019 kemarin, yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula Kantor DPP Partai Golkar dengan agenda penjelasan materi Munas, diwarnai oleh akal-akalan dari kubu Airlangga Hartarto.

Cyrillus menganggap, berakibat pada “Tidak Disahkannya Materi Munas oleh Rapat Pleno DPP”.

Jurus politik akal-akalan dari rezim politik Airlangga selama ini, dan yang teraktual peristiwa Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, 27 November 2019, yang sarat anomali (keanehan), maka Tim Penggalangan Opini dan Media Bamsoet menyampaikan Pernyataan Sikap, yang dalam hal ini disampaikan melalui testimoni para Pengurus Pleno DPP yang mengikuti Rapat Pleno.

“Intrik dan jurus akal-akalan politik dari rezim Airlangga untuk memuluskan dirinya terpilih kembali dalam Munas X. Rezim Airlangga mengeluarkan berbagai keputusan organisasi secara sembarangan melalui cara-cara yang cacat mekanisme dan substansi, yakni yang sungguh-sungguh bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Akibat tata kelola organisasi yang amburadul, tata kelola organisasi Partai Golkar pun menjadi berantakan, mulai dari pusat hingga ke daerah,” tegas Cyrillus.

Kemudian dia menganggap, ada ketidakberesan kepemimpinan rezim Airlangga, pada akhir Agustus 2019 (memasuki satu tahun sejak Rapat Pleno terakhir digelar pada 27 Agustus 2018), sebanyak 141 Pengurus Pleno DPP Partai Golkar melakukan Mosi Tidak Percaya kepada kepemimpinan Airlangga.

Pasca peristiwa Mosi Tidak Percaya, pelaksanaan Rapat Pleno DPP baru bisa terealisasi pada 5 November 2019, dan kemudian pada Rapat Pleno 27 November dalam rangka persiapan Munas.

Tim 9 dianggap, rezim Airlangga juga terlihat selama proses rekruitmen dan penetapan Caleg pada Pemilu Legislatif 2019, di mana seharusnya mekanisme rekruitmen itu mutlak ditempuh melalui mekanisme organisasi, tetapi malah diputuskan secara tertutup dan sepihak oleh rezim Airlangga. Cacat mekanisme, cacat prosedural, dan cacat substansi Caleg ini terjadi secara hampir merata dari pusat hingga ke daerah-daerah. Pasca Pemilu 2019, penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota pun dilakukan secara tidak bermartabat, dalam hal ini tidak mengindahkan spirit kebersamaan dan soliditas di lingkungan internal Partai Golkar.

Selanjutnya, rezim Airlangga melakukan pencopotan dan atau penonaktifan kepemimpinan ketua-ketua partai di sejumlah provinsi (DPD I), yang kemudian memicu konflik dan keterbelahan partai hingga ke kabupaten/kota (DPD II).

Kemudian Cyrillus mengatakan, Airlangga pun tidak menjalankan kewajiban-kewajiban organisasi sebagaimana konsensus yang berlaku selama ini, di antaranya pemberian bantuan untuk pembiayaan rutin bulanan kepada DPD I dan DPD II.

Padahal, hal tersebut berlangsung secara permanen pada era kepemimpinan ketua umum-ketua umum sebelum Airlangga. Selain itu, komitmen Airlangga untuk melanjutkan penyelesaian fisik Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta, sampai kini tidak pernah terealisasi dan seperti diingkari begitu saja.

Tim 9 menilai juga, rapat Pleno 27 November 2019 telah melanggar ketentuan AD/ART Partai Golkar, karena agenda rapat dan pembahasannya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat manipulatif.

Rapat Pleno tersebut terasa sangat intimidatif, akibat hadirnya para petugas keamanan internal partai berseragam loreng yang jumlahnya cukup banyak. Padahal, para petugas berseragam loreng itu bukan Pengurus Pleno DPP.

Tidak ada urgensinya para petugas berloreng itu berada dalam forum rapat pleno yang sifatnya tertutup.

Poin selanjutnya, pengurus Pleno DPP merasa dipaksa dan atau dijebak untuk menyetujui ‘keputusan’ yang dirancang oleh Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) terhadap materi rapat yang bersifat sangat ‘sumir’ dan penuh dengan akal-akalan. tanpa memberikan draft materi Munas kepada peserta rapat.

“Akibatnya, rapat pleno tersebut terkesan sebagai rapat yang tidak serius, yang materi rapatnya bersifat akal-akalan,” ulangnya kembali.

“Tindakan Panitia Pengarah ini telah melampaui kewenangan yang diberikan Anggaran Dasar, sehingga patut disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Atas pelanggaran ini kami pun akan melakukan perlawanan hukum terhadap kubu Airlangga,” tutup tim 9.

Tampak kehadiran tim sembilan, jubir Bamsoet/Wasekjen DPP Partai Golkar, Viktus Murin, Fransiskus, Roi Lewar, Mahadi Nasution , Sultan Zulkarnain, Eddy Lanitaman , Gaudens Wodar, Pengurus Pleno Amriyati Amin, Marleen Petta, Difla, Olla, Dina H. (ams)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 + 7 =