LBH Semarang : PT. Kanindo Makmur Jaya Tutup Jalan Desa Melanggar UU No 38

0
361
Foto : Warga Desa Pendosawalan yang sedang melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten2Jepara yang didampingi Syamsudin Arif dari LBH Semarang, Selasa (3/12/2019). (Budi Supriyatno)

JEPARA, BM – Puluhan warga Pendosawalan, Kabupaten Jepara, yang di dampingi oleh Syamsuddin Arif dari LBH Semarang bersama Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jepara mendatangi PT. Kanindo Makmur Jaya.

Kedatangan LBH Semarang bersama dengan warga dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait akses jalan yang ditutup oleh Pabrik PT Kanindo Makmur Jaya sejak tahun 2016 lalu, sehingga memutus akses jalan dan merusak sistem irigasi pertanian warga.

Menurut penuturan Syahroni koordinator warga mengatakan, bahwa akses jalan yang diputus adalah jalan desa yang digunakan oleh warga sejak zaman Belanda. Bahkan, jalan itu biasa digunakan ratusan pelajar untuk ke sekolah dan ribuan warga untuk keluar masuk desa.

“Jalan tersebut memang jalan warga yang sering dilewati warga sejak jaman belanda, kalau ditutup seperti ini, akan membuat akses warga kesulitan, untuk itu kita meminta kepada pemerintah kabupaten agar memberikan solusi terkait jalan ini ditutup oleh pihak pabrik,” ucap Syahroni, Selasa (3/12/2019).

Selain itu, lanjut Syahroni, ia melakukan pelaporan ke DLH bersama dengan warga juga meminta akses informasi berupa surat perpanjangan sewa jalan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Jepara.

Sementara itu, Syamsuddin Arif dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang yang mendampingi warga, mengungkapkan, dirinya akan mempelajari semua dokumen baik itu UKL-UPL Kanindo, baik dalam perjanjian sewa jalan. Dikarenakan adanya kejanggalan dalam Peraturan Desa (Perdes).

“Sampai sekarang ini, warga sekitar pabrik tidak tahu dokumen lingkungan UKL-UPL, sedang itu dokumen publik warga harus tau, namun mengapa warga tidak diberitahu akan dokumen-dokumen tersebut,” terangnya saat di hubungi beritamerdekaonline.com melalui WhastApp (WA) pribadi Syamsuddin Arif.

Lanjutnya, dari perjanjian sewa jalan tersebut terlihat sangat janggal, karena jalan Desa tidak bisa di sewakan kepada pihak Pabrik. Hal ini sangat jelas bahwa PT kanindo telah melanggar UU no. 38 tahun 2004 tentang jalan dimana bisa di pidana 18 bulan dan denda Rp 1.5 Miliyar.

“Pemutusan jalan yang dilakukan oleh PT. Kanindo Makmur Jaya adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pasal 12 ayat 1, yang diancam pidana 18 Bulan penjara dan denda sebanyak 1.5 Miliar. Akses jalan tersebut sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehingga seharusnya PT. Kanindo Makmur Jaya mengembalikan akses jalan tersebut,” pungkasnya. (Budi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − 3 =