Nurul Awaliyah Segera Ambil Alih Kuasa Lahan Tambang PT BMQ

0
208

Bengkulu, BM – Dijegal melalui SK 267 membuat Nurul Awaliyah harus merelakan lahan tambangnya dikuasai oleh pihak Dinmar Najamudin.

Nurul mengaku pengambilan lahan tambangnya itu sebuah tindakan yang zalim atas dirinya.

Bahkan kuat dugaan Nurul menyakini ada praktik persekongkolan yang terstruktur dan sistematis atas dirinya.

“Kita sudah menang di Pengadilan Negeri dan diperkuat dengan putusan MA. Tapi anehnya pihak ESDM Provinsi Bengkulu tak melihat hal tersebut dan  justru mengakui PT BMQ versi Dinmar Najamudin hanya berdasar pada SK 267,” terang Nurul.

Kini kebenaran mulai terkuak. SK 267 yang menjadi dasar hukum ESDM Provinsi Bengkulu melegetimasi kuasa tambang atas Dinmar diketahui bermasalah.

Diketahui, SK 267 itu bukanlah produk resmi dari Pemkab Benteng. Hal ini diperkuat dengan keberadaan SK yang tak teregister di biro hukum Pemkab Benteng.

Bahkan secara resmi Pemkab Benteng pun sudah melayangkan surat ke Gubenur Bengkulu terkait hal tersebut.

Ketidak jelasan SK 267 ini, jika enggan dikatakan bodong, juga diperkuat dengan surat Dirjen Minerba RI.

Melalui surat bernomor 1317/06/DBP.PW/2019 menegaskan jika SK 267 tersebut tak terdaftar.

Bahkan dalam surat itu juga Dirjen Minerba mengakui IUP atas lahan tambang tersebut berdasar SK 339 tahun 2010.

Lantas apa yang membuat pihak Dinas ESDM Provinsi Bengkulu begitu kekeuh tetap mengakui kepemilikan lahan tambang di Desa Rindu Hati Kabupaten Benteng itu milik PT BMQ Dinmar Najamudin.

Hingga kini belum ada jawaban resmi dari ESDM Provinsi Bengkulu perihal tersebut.

Bahkan terkait dua surat yang tak mengakui adanya SK 267 itu pihak ESDM hanya mengatakan masih melakukan evaluasi dan pengkajian.

“Soal SK 267 saat ini masih kita pelajari dan akan kita jawab secepatnya,” terang Kadis ESDM Provinsi Bengkulu Ahyan Endu.

Ambil Alih Kuasa Tambang

Dengan tegas, Nurul Awaliyah mengatakan pihaknya akan segera mengambil alih kuasa lahan tambang yang diambil oleh pihak Dinmar Najamudin pada pertengahan Agustus lalu.

“Dalam waktu dekat ini kita akan naik ke atas untuk mengambil alih kuasa lahan tambang,” tegasnya.

Nurul mengatakan, terbitnya surat dari Pemkab Benteng dan Dirjen Minerba menjadi alasan kuat jika lahan tambang itu sah secara hukum adalah miliknya.

“IUP lahan tambang yang diakui Dirjen Minerba yakni berdasar SK 339 Tahun 2010. Pemilik saham terbesar atas IUP itu adalah PT Borneo Suktan Mining dimana saya sendiri selaku Direkturnya,” jelas Nurul.

“Kita juga tak perlu meminta surat izin dari ESDM untuk naik ke lahan tambang sebab sudah sangat jelas jika pemilik IUP lahan tambang itu adalah Nurul Awaliyah sesuai yang tertera dalam SK 339 Tahun 2010,” lanjutnya menegaskan.

Nurul juga mengatakan jika pihaknya telah menyurati Polda Bengkulu terkait hal tersebut.

Namun kapan tanggal pasti untuk menduduki kembali lahan tambang tersebut Nurul belum bisa memberi kepastian.

“Kapan tanggalnya belum bisa diinfokan saat ini. Namun yang pasti secepatnya kita akan naik ke lahan tambang,” ujarnya.

Terkait dengan proses hukum yang masih berjalan terkait masalah lahan tambang ini Nurul mengatakan proses hukum tetap berjalan.

“Biarkan proses hukum atas masalah ini tetap berjalan dan kita juga tetap akan menambang di atas lahan milik kita sendiri,” tegasnya.

Nurul meminta agar siapapun pihak yang berada di lahan tambang tanpa seizinnya untuk segera turun dari lokasi tambang. (**)

Sumber: Siberklik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here