Tidak Miliki Izin Praktek di Indonesia, Krimsus Polda Metro Jaya Tangkap WNA

0
325
Foto : Alat-alat bukti praktek kedokteran yang digunakan untuk mengobati pasien Sinusitis tanpa operasi saat di gedung Krimsus, Polda Metro Jaya, DKI Jakarta, siang ini Kamis (23/1/2020), (Amos).

JAKARTA, BM – Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, yang dipimpin Kanit IV pimpinan Kompol Imran Gultom berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana dengan tersangka dokter (LS) mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan atau pelayanan Kesehatan (Klinik) yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki Izin Praktek kerja di Indonesia.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas Polda Metro Jaya), Kombes Pol Yusri Unus dalam siaran persnya mengatakan dokter yang berasal dari negara China ini menggunakan pasport wisata dan melayani pasien dengan menggunakan penerjemah.

Sementara syarat dan ketentuan dari dinas kesehatan DKI Jakarta salah satunya harus bisa berbahasa Indonesia. “Tentunya ini menyalahi aturan UU No 29 terkait praktek kedokteran,” ujar Kombes Yusri, di depan gedung Krimsus, Polda Metro Jaya, Jakarta hari ini, Kamis (23/1/2020).

Adapun bukti-bukti yang ditemukan, macam Obat-obatan untuk THT, alat Medis, dokumen-dokumen, buku Rekam Medis, buku Data Pasien Infus, kwitansi Pembayaran dan identitas Dokter WNA.

Yusri menambahkan, pemilik klinik menggunakan tenaga warga negara asing (WNA) untuk membuat korban (para pasien), percaya dan mau mengeluarkan biaya yang cukup besar dengan iming – iming mampu mengobati tanpa operasi.

Adapun pemilik/direktur sekaligus orang yang mempekerjakan dokter asing tersebut adalah initial A dan saksi-saksi selaku HRD Klinik Utama Cahaya Mentari (ER), penerjemah dokter, recepsionis Klinik Utama Cahaya Mentaro (EK), perawat Klinik Utama Cahaya Mentari (MER), serta apoteker Klinik Utama Cahaya Mentari (RA).

“Adapun pasal yang dikenakan kepada tersangka, pasal berlapis, Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) dan atau Pasal 75 ayat (3) Jo Pasal 32 ayat (1) dan atau Pasal 76 Jo Pasal 36 dan atau Pasal 77 Jo Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). (Amos).

Penulis : Amos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here