Sanggahan Tenaga Ahli Anggota DPR RI Asal Labuhanhaji Terkait Dana PIP

0
427
Foto: Aidil Tenaga Ahli Teuku Riefke Harsya Anggota DPR RI Asal Aceh Sedang Melakukan Sosialisasi Dengan Siswa/i dan Pihak Sekolah yang ada di Kluet Raya di Gedung Pertemuan PGRI Kluet Utara Aceh Selatan Terkait Program Dana PIP, Rabu (12/02/2020).

Aceh Selatan, BMonline – Aidil yang menjabat sebagai Staf ahli anggota DPR RI asal Aceh Teuku Riefke  Harsya mengatakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang sudah berjalan itu merupakan usulan Teuku Riefke  Harsya melalui Kemendikbud RI.

Menurutnya, biaya siswa melalui dana PIP itu ada dua cara untuk bisa didapatakan, yakni bisa melalui usulan pihak sekolah yang sifatnya regular dan bisa juga melaui tim Teuku Riefke  Harsya yang sifatnya setahun sekali namun pusatnya tetap satu.

“Kalau regular bisa didapatkan oleh siswa secara rutin dan kalau diluar regular harus diusulkan pada setiap tahun dan tidak semua siswa yang dapat pada tahun lalu akan mendapatkan lagi di tahun ini”. Sebutnya.

Pihaknya juga menyanggah bahwa ada siswa yang bisa mendapatkan bantuan melalui dana PIP dua kali atau dabel, karena sistem dana PIP ini untuk siswa miskin yang layak terima datanya tetap diambil melaui Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jadi sangat mustahil baginya jika ada siswa yang dabel menerima. “Kalau ada siswa yang dabel terima uang tolong kasih tahu saya, siapa orangnya, kalau ada mungkin itu bukan dana PIP”. Imbuhnya pada Wartawan.

“Tidak mungkin data yang sama bisa diusulkan dua kali, Kalau sudah diusulkan oleh pihak sekolah, berarti sudah SK dan kolom contrengnya tidak ada lagi, tidak mungkin dabel dengan nomor rekening yang sama, baik regular atau diluar regular itu data siswa tetap diambil di Dapodik”. Terang Aidil.

Aidil Putera dari Kecamatan Labuhanhaji ini juga mengatakan kalau DPR RI tidak mempunyai aspirasi seperti DPRA dan DPRK, tetapi DPR RI tetap berpacu pada Kementerian, jadi apa yang diprogramkan oleh Kementerian itu akan diberikan kuotanya pada DPR RI. “Jadi itu yang kita usulkan”.

Terkait biaya siswa yang telah diusulkan oleh anggota DPR RI Teuku Riefke  Harsya melalui Kemendikbud diluar usulan reguler, Tenaga ahli ini mengakui bahwa informasinya memang tidak diberitau pada dinas dinas terkait yang ada di daerah.

“Karena kuota kita terbatas, tentunya kita menyebarkan informasi program dana PIP ini melalui kawan kawan yang ada disetiap kecamatan. Kalau kita bocorkan informasi ini atau kita memberitau pada dinas maka jumlah peserta lebih banyak sehingga kuota kita tidak tertampung, sementara kita harus melakukan pemerataan di seluruh daerah”. Papar Aidil.

“Kita menugaskan tim yang professional dalam waktu pengusulan yang sudah ditentukan selama 10 hari kerja, untuk merekrut siswa/I miskin disetiap sekolah yang jelas di dapodiknya, kecuali MTsN dan MAN karena sekolah itu dibawah kementerian Agama”. Sebutnya.

“Jadi kalau ada siswa siswa miskin yang belum mendapatkan, berarti itu kesalahan pihak sekolah yang  malu bertanya pada sekolah lain bagai mana cara mendapatkan dana PIP, apalagi disetiap daerah kami ada mengadakan pertemuan dengan piahak pihak sekolah yang  telah berkoordinasi dengan kepala daerah dan dinas pendidikan, kenapa dia tidak menghadiri”. Tutur Aidil yang dikonfirmasi wartawan di gedung pertemuan PGRI di Kluet Utara dalam rangaka acara sosialisasi terkait biaya siswa program PIP. Rabu (12/02/2020). (MHD/BM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here