Antara Pungli Dan Partisipasi, Ini Yang Dikatakan Wakil Walikota Baubau

0
510

BAUBAU,  BMonline – Terkait adanya pungutan yang dipotong lewat dana operasional kelurahan, Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, S.Pd , Geram. Pasalnya, hal itu tidak boleh dilakukan karena masuk dalam pungutan liar kalau benar adanya (pungli) dan perbuatan yang memalukan.

Dikatakan Walikota Baubau, Dr. AS Tamrin, M.H., saat membuka pelaksanaan MTQ tingkat Kota Baubau, di kawasan Kotamara, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuaro, mengatakan, apabila pihak Kelurahan ataupun Kecamatan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mengumpulkan sumbangan, itu bukan atas nama sebagai Lurah atau Camat, namun sebagai pimpinan kontingen.

Sumbangan itupun bukan untuk mendanai kegiatan, mungkin supaya partisipasi mereka hebat-hebat, mungkin juga mereka menyumbang. Hal Itu wajar sebagai kepercayaan diri untuk tampil bersaing sebagai kontingen kecamatan dan kontingen organisasi.

“Organisasi itu memang membiayai dirinya masing-masing. Meskipun demikian, saya tidak mau membela, saya juag sudah minta inspektur untuk memeriksa Camat dan Lurah yang melakukan pemungutan sumbangan. Siapa tahu mereka mengatas namakan pemerintah juga,” Kata Wakil Walikota Baubau. Minggu (23/2/2020).

“Namun, sebenarnya mereka tampil bukan sebagai Camat atau Lurah namun sebagai penanggung jawab pemimpin kontingen bedakan ya. Ini karena sudah viral, sudah diketahui oleh orang banyk, makanya saya malu dengan kejadian seperti ini,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Kalau ada yang mengintruksikan untuk melakukan pemungutan harus diproses. Tapi kalau mereka bersepakat untuk menanggung bersama hal-hal yang dibutuhkan untuk kepesertaan itu tidak menjadi masalah.

“Saya pastikan bahwa pemungutan sumbangan tersebut tidak ada intruksi langsung dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD, Sekda maupun Kabag Kesra,” tandasnya.

Sementara itu, Praktisi hukum dan pemerhati sosial politik, Erwin Usman, mengatakan, dirinya memiliki catatan tersendiri atas Pemerintah Daerah, dengan meminta uang sumbangan kepada masyarakat, hanya untuk menyukseskan gelaran suatu event. Apalagi event tersebut adalah event Keagamaan.

“ MTQ adalah event Daerah yang tentunya sudah direncanakan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Kemudian perencanaan pelaksanaan MTQ tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapaatan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan,” ungkapnya. (Ardiman).

Penulis : Ardiman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here