PT. LB ‘Terkesan Kebal Hukum’, Ketua LMR-RI Angkat Bicara

0
870
Foto: Yakarim Munir, Ketua Komda LMR-RI Aceh Singkil dan Subulussalam.

Kota Subulussalam, BMonline – Sekian banyak perusahaan yang bergerak di bidang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Pemko Subulussalam. Namun hanya PT. LB yang terkesan memiliki predikat ‘Perusahaan Kebal Hukum(PKH)’.

Pasalnya, kehadiran PT. LB belakangan ini sangat banyak menyita perhatian dengan berbagai tanggapan dan komentar yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari penolakan perpanjangan izin HGU, rencana demonstrasi, status lahan terlantar, dugaan penggarapan lahan masyarakat dan kelompok tani, status take over dan pajak/BPHTB serta dugaan pelanggaran sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga sampai melaporkan kepihak Kepolisian.

Demikian penuturan Ketua Komisariat Daerah (Komda) Lembaga Missi Reclassering Republik Indonesia (LMR-RI) Aceh Singkil dan Subulussalam Yakarim Munir kepada Wartawan BMonline di  Gunung Meriah Aceh Singkil, Sabtu (29/02/2020) 

Ironisnya kata Yakarim, Pemko Subulussalam terkesan membela pihak PT. LB untuk beroperasi di atas lahan seluas 6.818 Hektar itu. Padahal terhitung 1 Januari 2020, PT. LB tidak lagi memeliki dasar hukum tetap karena izin HGU lama telah berahir sejak 31 Desember 2019.

“Status izin HGU PT. Lb berahir sejak 31 Desember 2019, intinya terhitung 1Januari 2020, bahwa PT. LB tidak berhak melakukan activitas di atas lahannya yang sudah berstatus “KUO” atau izinnya telah mati, sebelum terbitnya izin baru” 

Di jelaskan Yakarim, saat iya mengikuti rapat yang di gelar tim Pokja tentang penyelesaian sengketa lahan HGU PT. LB dengan masyarakat di gedung LPSE Setdako Subulussalam tertanggal 21 Januari lalu, Yakarim menjelaskan bahwa, terhitung 1 Januari 2020 PT. LB hukumnya haram bila melakukan activitas di atas lahan tersebut sebelum terbitnya izin HGU baru atau izin HGU perubahan, dan bukan perpanjangan izin HGU.

“Justru itu saya memasukkan usulan dalam draf keputusan Pokja saat itu. Salah satunya, inventarisasi seluruh permaslahan yang ada terhadap rencana izin HGU PT. LB baik secara yuridis maupun secara faktual di lapangan. Atas dasar itu kami resmi melakukan investigasi di lapangan, karena hasil keputusan tersebut di teken oleh sebahagian dari unsur Forkopimda” ujarnya.

Lebih jauh Yakarim memaparkan, paling cepat Lima tahun atau paling lambat Dua tahun sebelum izin HGU berahir, perusahaan pemegang HGU sudah mengajukan perpanjangan izin, dengan syarat membuat laporan setiap tahunnya terhadap kegiatan terhadap instansi peekebunan. Atas dasar permohonan tersebut, maka Pemko Subulussalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang di sebut tim Pokja, bertujuan untuk menangani bila ada permasalahan di atas lahan yang di mohonkan itu. 

“Berbicara soal izin-izin dan tatacara serta syarat-syarat izin HGU perkebunan semuanya telah di atur, dan tidak boleh menuruti selera sepihak saja. Sebagaimana tertuang dalam Pertauran Pemerintah (PP) nomor: 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU) sudah lengkap dengan pasal demi pasal di dalamnya. Di antaranya, terdapat pada pasal 17 dan 18” ucap Yakrim.

Calon Bupat Aceh Singkil tahun 2017 ini merincikan, ada beberapa item dan jenis aturan dan tata cara yang wajib di lalui oleh pihak investor menyangkut penyelesaian tenurial perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan. Pertama izin lokasi, 2. Proses dan persetujuan Amdal, Ketiga izin lingkungan,  keempat Persetujuan prinsif pembebasan (jika lahan di HPK, kelima IUP. selanjutnya izin pembukaan lahan, serta pembukaan lahan dan penanaman. Ke Enam, untuk mendapatkan HGU. Namun demikian, kata dia, setelah mendapat izin lokasi atau izin prinsif, perusahaan selaku pemohon hanya mempunyai kewenangan memperoleh hak guna lahan untuk mendapatkan pemeta’an batas (ranahnya BPN).

Dapat di simpulakan, lanjut Yakarim, setelah mendapatkan izin prinsif, investor dapat memulai pembebasan lahan, menyelesaikan hak hak atas tanah termasuk dengan masyarakat, izin berlaku hanya Tiga tahun dan dapat di perpanjang satu tahun lagi, investor dapat memperoleh dengan syarat 50 persen plus satu persen lahannya sudah harus clear and clean.

Selanjutnya, investor melakukan proses amdal, dengan kelengkapan amdal/ izin lingkungan dan izin pelepasan kawasan, kemudian inveator mengajukan IUP. dengan memiliki IUP, investor baru boleh melakukan kegiatan persiapan usaha perkebunan termasuk pembukaan lahan, persemaian/ pembibitan dan lainnya.

Bila lahan peruntukan perkebunan tersebut, terdapat potensi kayu/pohon tegakkan, investor harus mengajukan IPK kepada instansi kehutanan sebelum pembukaan lahan. Kesimpulannya adalah, tambah Yakarim, setelah proses perizinan sesuai aturan yang berlaku di peroleh salah satunya IUP, maka investor baru dapat mengajukan HGU kepada BPN dengan persyaratan izin pelepasan kawasan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang menela’ah permohonan HGU tersebut, kemudian investasi perkebunan tersebut mendapatkan HGU dari BPN.

“Menurut pandangan dan penilaian hukum saya, atas dasar uraian tersebut dan fakta di lapangan, bahwa SK Walikota yang di terbitkan tanggal 30 Desember 2019 atau sehari sebelum matinya HGU PT.Laot Bangko sebagai dasar lahirnya tim pokja, serta sebagai dasar hasil keputusan tim Pokja tanggal 21 Januari 2020 adalah cacat hukum dan dapat di kategorikan tindakan melawan hukum secara berjama’ah. tandas Yakarim.

Sebelumnya, Kabag Tata Praja Setdako Subulussalam Khainuddin, SKM selaku wakil ketua Pokja kepada wartawan mengatakan, “Hasil keputusan rapat tersebut sudah sesuai prosedur dan kami sudah berkoordinasi dengan biro pemerintahan pemprov Aceh, mereka mengakui bahwa langkah-langkah yang kami lakukan sudah tepat” ujarnya.

Penulis: Pundeh Sinaga

Editor: Mitra Pizer

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here