banner 1028x90

Tepis Tudingan Penagihan Uang Sewa Lahan Dengan Nada Kasar, Pihak KPH Mantingan Angkat Bicara

Foto: Kondisi salah satu lahan Perhutani yg disewa oleh warga. Kamis (27/2/2020). (Muhammad Minan Bashori).

REMBANG, BMonline – Belum lama pasca tudingan oleh puluhan warga yang tergabung dari dua Desa, di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. terkait oknum Perhutani KPH Mantingan yang memungut uang sewa dari pemanfaatan lahan kepada beberapa warga dengan nada kasar dan arogan. Pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan angkat bicara. Kamis (27/2/2020)

Pasalnya Pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mantingan memastikan beberapa pegawai Perhutani yang menagih biaya sewa lahan dan kawasan hutan tersebut, sudah mengantongi surat perintah dari Administratur, selaku pimpinan KPH.

Kepala Sub Seksi Komunikasi KPH Mantingan, Ismartoyo, membenarkan hal tersebut, ada sejumlah petugas Perhutani secara rutin setiap setahun sekali melakukan penagihan biaya dari masyarakat, yang memanfaatkan tanah perusahaan.

“Jadi mereka tidak bergerak sendiri, melainkan tugas resmi dari Perum Perhutani,” katanya.

“Mereka turun ke bawah atas dasar surat perintah dari Administratur. Bukan nyari-nyari untuk pribadi. Kalau misalnya ada oknum nakal, mohon dilaporkan,” terangnya.

Ismartoyo menambahkan menyangkut kegiatan di Balai Desa Demaan, Kecamatan Gunem, hari Jum’at (21/02/2020) lalu, hal itu memang sosialisasi yang dirancang oleh KPH Mantingan. Masyarakat yang hadir itu atas undangan Perhutani, supaya mereka mendapatkan kejelasan.

“Kami mengundang masyarakat yang benar-benar menempati tanah perusahaan. Biar nggak ada kesan mereka datang berbondong-bondong, termasuk yang nggak menempati lahan Perhutani pun hadir dalam kegiatan tersebut. Nggak seperti itu,” jelasnya.

Sebelumnya, terkait tudingan bahwa petugas Perhutani kasar dan arogan ketika menagih uang sewa lahan, menurutnya dikembalikan pada hak dan kewajiban masing-masing.

“Ketika warga menggunakan tanah milik Perhutani, sudah selayaknya membayar uang sewa, sesuai ketentuan. Guna mengetahui batas-batas tanah kawasan maupun di luar kawasan hutan, KPH Mantingan mulai akhir bulan Februari 2020 ini akan menggelar pengukuran ulang,”ungkapnya.

Pengukuran ulang semacam itu, dilakukan rutin tiap 10 tahun sekali. Ada tim yang mengukur ulang. Selama ini nilai sewa lahan Perhutani, pekarangan Rp 1.000 per meter/tahun, kemudian untuk toko, buka awal usaha Rp 3.000 per meter/tahun, namun jika sudah maju naik menjadi Rp 5.000 per meter/tahun.

“Jika ada masyarakat tidak mampu, dipersilahkan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan nantinya akan digratiskan dari biaya sewa,” pungkasnya. (Minan).

Penulis : Minan

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by ExactMetrics