Ketua DPRD Kabupaten Buru : Tidak Benar Ada Adu Jotos Saat Sidang Paripurna LKPJ Bupati Buru

Foto : Ketua DPRD Kabupaten Buru, Moh. Rum Soplestuni, SE. (Kasman)

NAMLEA, BMOnline – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Buru Moh Rum Soplestuni SE, dengan tegas membantah pemberitaan salah satu media online, bahwa telah terjadi adu jotos antara dirinya dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) ,saat sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Buru tahun 2019 di Gedung Dewan. Jumat(15/05/2020)

Dalam jumpa pers diruang kerja setkertariat Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buru,kepada awak media Rum menjelaskan,kalau keputusan rapat Badan Musyawarah DPRD telah disampaikan kepada rapat lintas yang dihadiri oleh,seluruh anggota DPRD bersama Pimpinan DPRD.

“Sehingga tahapan dari rapat Bamus sampai rapat Lintas telah dilakukan oleh DPRD,” jelasnya.

Rum melanjutkan, rapat Bamus yang dilakukan pada tanggal 9 mei dan dalam rapat tersebut,telah disepakati dan disetujui bahwa tanggal 13 mei diagendakan untuk penyampaian LKPJ Bupati Buru tahun anggaran 2019,

“Sehingga hal ini sudah menjadi keputusan DPRD ,dan pada hari Rabu itu ada dua Rapat Paripurna yang dibahas selain LPKJ Bupati,juga tentang pembemtukan pansus Covid-19,” ungkapnya.

 Rum menambahkan setelah Paripurna LKPJ Bupati Buru selesai dilanjutkan dengan rapat Pansus Pembentukan Panitia Covid 19,kemudian diumumkan nama- nama Pansus LKPJ dan nama – nama Pansus Covid 19,sesuai keputusan rapat DPRD maka nama-nama anggota Pansus LKPJ dan nama-nama anggota Pansus Covid 19 harus diumukan.

“Kemudian Pansus LKPJ akan merekomendasikan kepada Bupati terkait kinerja selama tahun anggaran 2019,” ucapnya.

Sebagai Ketua dan Pimpinan DPRD dirinya telah mengambil langkah-langkah yang telah sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang ada,namun dirinya tidak pungkiri,bahwa ada surat edaran mendagri terkait perpanjangan waktu penyampaian LKPJ,dan dalam Surat Edaran itu pada tanggal 30 April sudah harus dikirimkan,namun karena situasi Pandemik Covid-19.

“Maka dalam proses Penyampaian Paripurna LKPJ  agak terlambat,” jelasnya.

Hal yang sama menurut Rum terjadi juga di sebelas Kabupaten Kota yang ada di Maluku,dan ini tidak cacat hukum ataupun menyalahi,sebab atensi ini juga dari pihak eksekutif karena memang dalam kondisi yang tidak stabil ditengah Pandemik Covid-19,sehingga penerapan UU 23 tahun 2014 tidak dapat dijalankan juga Tata Tertib DPRD secara normal.didalam Sidang Paripurna terjadi beberapa Interupsi oleh sebagian anggota Dewan.

“Yang menanyakan tentang keterlambatan LKPJ,hal ini tidak ditanggapi oleh karena ini pertanyaan yang berulang-ulang yang memang sudah selesai dibahas di Bamus dan Rapat Lintas Anggota DPRD.sedangkan terkait informasi adu jotos sama sekali dibantah keras oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru ini,yang terjadi adalah hal yang biasa di dalam sidang DPRD dan itu hak anggota DPRD dalam menyampaikan Interupsi,itulah Demokrasi,”pungkasnya. (Kasman).

Penulis                 : Kasman

Editor    : Budi Supriyatno

banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280" banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.