Terkait Dana 3,7 M Untuk Kantor Jaksa, Dinas Pengelola Keuangan Angkat Bicara

0
227
Foto: Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh Tengah Zulkarnaen, SE, MM

Takengon, Beritamerdekanline – Maraknya pembahasan tentang pengunaan anggaran APBK Aceh Tengah yang dialokasikan untuk pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Takengon -Aceh Tengah, sebesar Rp. 3,7 milyar Kepala Badan Pengelola Keuangan kabupaten Aceh Tengah Zulkarnain angkat bicara.

Melalui pesan singkat WhatsApp Zulkarnain.SE, MM, menjelaskan “Terkait penganggaran Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan dalam APBK Aceh Tengah TA 2020 dapat disampaikan bahwa Kegiatan pembangunan gedung tersebut telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tengah dengan DPRK Aceh Tengah.

Dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 yang digunakan sebagai pedoman oleh Dinas Perumahan dan Permukiman menyusun RKA-SKPK serta menjadi dasar TAPD menyusun Rancangan Qanun tentang APBK Murni Aceh Tengah, Tahun Anggaran 2020 yang telah dibahas dan mendapat persetujuan Bersama Pemerintah Daerah Kab. Aceh Tengah dengan DPRD Aceh Tengah.

Untuk ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK Murni Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020, selanjutnya pada saat penetapan refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 kegiatan tersebut tidak dilakukan pengurangan , sebut Kepala Dinas keuangan Aceh Tengah. Zulkarnain.

Sementara Mulyadi Ketua GMNI saat dikonfirmasi tentang aturan pengunaan anggaran pembelanjaan kabupaten APBK kabupaten Aceh Tengah ini menuturkan.” Dana yang di alokasikan sebesar 3,7 milyar untuk pembangunan kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tengah “sangat tidak pantas” dimana kejaksaan adalah salah satu lembaga vertikal yang sudah memiliki anggaran dari APBN.

Dengan di kucurkannya dana APBK Aceh Tengah untuk Kejaksaan, maka kami akan menyimpulkan untuk penanganan tindak pidananya korupsi di Aceh Tengah akan mandul nantinya, karena dengan Kejaksaan menerima anggaran sejumlah Rp. 3,7 milyar dari Pemda Aceh Tengah, ini sudah menunjukan ketidak profesionalan Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, dalam menindak lanjuti permasalahan yang ada nantinya. “ini hanya sebagai politik anggaran untuk mengamankan pekerjaan kabupaten Aceh Tengah.

Untuk masalah ini saya harap Kejaksaan mampu untuk menjujung tinggi harkat dan martabatnya dalam menjalankan fungsi untuk menegakan supremasi hukum di Aceh Tengah, serta meninjau kembali tentang kebijakan tersebut, agar ini tidak menjadi dugaaan dan bukan salah satu gratifikasi yang di lakukan oleh Pemda Aceh Tengah kepada pihak Kejaksaan. Pungkas aktifis ini dengan lantang. (Man)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here