Petani Sei Mencirim Diobrak-Abrik Saat Pandemi Covid-19, Petani Nekad Jalan Ke Istana

0
294
Foto: dok /Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Petani Mencirim Bersatu (SPMB) saat di Serdang Bedagai sedang mendengarkan Orasi Agraria

Jakarta, Beritamerdekaonline.com – “Hidup Petani…Hidup Petani…Hidup Rakyat,” pekik Aris Wiyono saat akan berorasi didepan ratusan petani Sumatera Utara dalam acara Mimbar Bebas Dan Orasi Agraria dalam acara Petani menuntut Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo.

Dewan Penasehat Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB), Aris Wiyono mengatakan kepada petani dan pejabat pemerinrah daerah hingga saat ini persoalan konflik agraria belum kunjung usai. “Hingga detik ini, konflik agraria belum pernah selesai dengan pihak PTPN (PT Perkebunan Nusantara II: red),” ujar Aris, beberapa waktu lalu, di Serdang Bedagai.

Lanjutnya, karena itu petani akan terus berjuang melanjutkan aksi ‘long march’ menuju Istana Merdeka, Jakarta guna memperjuangkan hak-hak petani.
“Kita akan terus berjuang tanpa lelah dalamencari keadilan untuk keberlangsungan anak-cucu kami,” kata Aris dengan nada lugas.

Sementara, Aris mengatakan sebagian petani yang ada di Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru sudah ada yang mendapatkan Surat Keterangan (SK) bentuk sertifikat Land Reform pada tahun 1961. ” Seharusnya satu kepala keluarga (1 KK) mendapatkan satu hektar untuk 450 KK. Pada prakteknya petani ini diberikan hanya setengah hektar pada tahun 1964,” ujar Aris.

“Namun, sisa tanah yang belum dibagikan, hingga saat ini belum kunjung didapatkan,” jelasnya.

Justru situasi pandemi covid-19 dengan makmulat Kapolri yang terkait social distancing dan physical distancing pihak PTPN II bersama TNI-Polri mengambil kesempatan melakukan penggusuran di desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang.

“Mereka digusur, bukan hanya lumbung pangannya, ada juga usaha kecil menengah, rumah-rumah mereka, termasuk kandang peternakan dihancurkan disana, walaupun mereka menunjukkan sertifkat hak tanah, mereka,” tandas Aris.

Kata Aris, ketika dipertanyakan kepada pihak BPN Sumatra Utara. “BPN mengatakan pihaknya kebobolan dan menerbitkan secara tidak sengaja.,” jelas pria berperawakan tinggi ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk segera mendistribusikan lahan eks PTPN II, yang sebelumnya menjadi sengketa. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu, 11 Maret 2020.

Dengan kejadian ini Aris menilai, jika dari pihak Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah daerah sampai saat ini tidak ada respon. “Alias nol besar,” kata Aris sembari mengangkat jempol dan telunjuk membentuk angka nol. (ams)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here