Koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) Diduga Serobot Lahan Warga

0
198

Siak, Beritamerdekaonline.com – Diduga Koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) sebagai pengelola lahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) Menyerobot, merusak dan pengelapan hasil lahan tanaman masyarakat yang ada di Kampung Bunsur, Kecamatan Sungai Apit, Siak, Jum’at (10/7/2020).

Eko selaku ahli waris mengatakan pihaknya merasa dirugikan karena lahan dan tanaman milik orang tuanya diduga diserobot, dirusak dan pengelapan hasil lahan tanaman, oleh pihak koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) sebagai pengelola lahan TORA yang berbeda di Kampung Bunsur tanpa mengantongi izin.

Menurut Eko, Adapun kerugian yang dialaminya mencapai lebih kurang ratusan juta akibat diserobot dan dirusak oleh pihak Koperasi BUTU sebagai pengelola lahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA).

Lanjutnya, “yang mana Perpres no 88 tahun 2017 sudah sangat menjelaskan, dan kenapa hal ini tidak di indahkan oleh pihak koperasi BUTU sebagai pengelola lahan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA), dan sama aja pihak koperasi BUTU mengangkangi Perpres no 88 tahun 2017.”.

Eko mengungkapkan, sebagai pemilik lahan yang sah sesuai surat hasil mediasi di kantor Camat Sungai Apit, akan Bersama-sama memantau ke lapangan guna mengecek lahan tersebut. Apabila terbukti pihak Koprasi BUTU sebagai pengolah Lahan TORA menyerobot atau merusak lahan tanaman mereka, tentunya pihak Koprasi BUTU harus bertanggungjawab atas kerugian-rugian yang di alami mereka.

Sementara itu mantan Penghulu Kampung Bunsur Rojizon membenarkan adanya lahan milik Rusli Uban di wilayah Kampung Bunsur, nanti akan di crosscheck dilapangan dan apabila terbukti pihak koperasi BUTU menggarap lahan masyarakat yang merasa dirugikan, tentunya ini terpulang lagi kepada dua belah pihak.

Zamri ketua kelompok Dana Masyarakat Desa mengatakan, “kami ingin tahu betul-betullah berapa hektar lahan TORA yang Ada di Kampung Bunsur supaya kami masyarakat tahu kalaulah seribu lebih hektar kenapa hanya di kerja hanya 300 hektar.”.

Lanjutnya, “kalaulah tim sudah di bentuk maka timlah yang bertanggungjawab baik itu ada kayunya maupun tidak Ado kayu lahan itu wajib di bersihkan lahan tersebut.”.

“Dan kami juga heran kenapa BPN disaat turun kelapangan dan pengukuran kenapa masyarakat tidak diturunkan kenapa hanya perangkat kampung aja, kalaulah Ada lahan masyarakat apakah di kerjakan juga kan tidak mungkin.” Kata Zamri. (Zul)

Editor: (Mitra Pizer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here