Komisi IV DPR RI Minta Perkebunan Rakyat Masuk di RUU Cipta Kerja

0
91
Foto : Dokumentasi saat acara gemar makan ikan. (Trianto Hery Suryono)

WONOGIRI, Beritamerdekaonline.com –  Anggota DPR RI Komisi IV, Hamid Noor Yasin berbicara masalah RUU Cipta Kerja yang kini dalam proses pembahasan. Legislator asal Dapil Jateng IV ini meminta ketentuan perkebunan rakyat masuk dalam RUU tersebut. Batas minimal diperjelas di RUU agar petani penggarap di Indonesia bisa mengerjakan lahan tidur milik negara.

Pernyataan Hamid Noor Yasin (HNY) disampaikan, Rabu (5/8/2020). “Mumpung masih di bahas, jadi perlu ada masukan-masukan termasuk pada persoalan perkebunan rakyat,” ujar Hamid.

Dia menjelaskan saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. HNY memberikan perhatian khusus pada dihapusnya pasal 16 Undang-Undang Perkebunan di RUU Cipta Kerja.

Foto : Anggota DPR RI, Hamid Noor Yasin (baju batik) saat mengikuti acara panen padi organik. . (Trianto Hery Suryono)

Ia menegaskan,  agar tanah hak usaha tidak ditelantarkan, ketentuan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun harus tetap ada.

Anggota Fraksi PKS ini berpendapat bahwa Pasal 16 pada Undang-undang Nomer 39 tahun 2014 tidak perlu dilakukan revisi. Pada ketentuan Undang-undang ini sudah jelas dan tegas tertuang pada ayat 1 yang mengatur tentang waktu pengusahaan kebun dan ayat 2 menegaskan hak negara mengambil alih lahan yang tidak diusahakan.

“Lahan bukan komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelantaran atas tanah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara etik maupun ekonomi,” ucapnya.

Dia menyarankan, daripada membiarkan lahan menjadi terlantar,  pemerintah perlu mengatur luasan kebun minimum bagi rakyat. Gagasan ini ia sampaikan agar regulasi kedepan tetap berpihak kepada rakyat.

Lebish lanjut dia mengatakan, mayoritas petani Indonesia merupakan petani gurem atau petani dengan luas lahan dibawah 0,5 hektar. Membiarkan lahan terlantar adalah tidak tepat, lebih baik petani dengan luas lahan kecil diberikan hak kelola. Agar hasil produksinya meningkat dan berdampak bagi kesejahteraan petani.

“Indonesia merupakan negara bangsa agraris, yang artinya salah satu prioritas dalam menstabilkan ekonomi bangsa kita adalah pada pengelolaan lahan dan kebun. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Bila kita gagal mengelola lahan dan kebun maka kita dapat gagal menjadi sebuah bangsa,” ungkapnya seusai panen raya padi organik.  (Trianto Hery Suryono)

Penulis : Trianto Hery Suryono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here