Stop HGB, Kembalikan Tanah Rakyat Guna Lumbung Pangan Bangsa

0
98
Foto: dok / Dewan Pembina Serikat Tani Sumatera Utara, Aris Wiyono.

Jakarta, Beritamerdekaonline.com – Dewan Pembina SPSB dan STMB, Aris Wiyono mengatakan, sedikit bisa bernafas lega karena tidak jadi kehilangan lumbung pangan dan rumah tinggal secara permanen.

“Bukan hanya sekedar menghentikan penggusuran paksa saja, akan tetapi pihak Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komisi VI DPR RI secepatnya membentuk tim khusus dalam waktu dekat guna penyelesaian konflik yang terjadi di Simalingkar dan Sei Mencirim, sehingga petani benar-benar bisa mendapatkan kepastian hukum diatas tanah yang telah ditempati sejak tahun 1951”, ujar Aris.

Aris menilai, konflik agraria yang terjadi di Desa Sei Mencirim dan Simalingkar merupakan konflik agraria yang sudah menjadi ‘gunung es’ yang selama ini disebabkan klaim sepihak oleh BUMN diatas tanah rakyat yang telah terjadi selama puluhan tahun.

“Ini merupakam ratusan konflik agraria antara petani dan PTPN yang hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia”, ujar Aris.

Menurutnya, Konflik Agraria di Simalingkar berlangsung secara berulang-ulang dari pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Saat itu, Petani Desa Sei Mencirim dan Simalingkar dikejutkan dengan tindakan PTPN II yang memasang plang bertuliskan Hak Guna Usaha (HGU) No. 171/2009.

Bahkan pada tahun 1984, petani telah mendapat SK Land Reform dan 36 diantaranya telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Akibatnya, berdampak pada tiga orang petani, Ardi Surbakti, Beni Karo-karo dan Japetta Purba ditangkap secara sepihak oleh aparat Kepolisian”, tandas Aris, sebelum bertemu dengan Wakil Menteri ATR/BPN di Jakarta, hari ini Selasa (11/08/2020).

Mirisnya, kata Aris, tindakan sepihak tersebut dilanjutkan dengan penggusuran tanah kepemilikan petani melibatkan langsung pengawalan oleh aparat TNI – Polri.

Tidak sampai disitu, kata Aris, pada Oktober 2019 Petani Simalingkar mendapat temuan yang sangat menjanggalkan.

“HGU PTPN II yang tidak pernah adanya pengelolaan, tiba-tiba beralih menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), dimana pihak PT Perkebunan Nusantara bekerjasama dengan Perum Perumahan Nasional (Perumnas) Sumatra Utara akan membangun ribuan perumahan diatas tanah tersebut”, tandasnya.

Sehingga, Petani yang tidak terima atas kejanggalan proses peralihan HGU ke HGB. “Petani mengadukan hal ini ke Kementerian ATR/BPN. Alih-alih ditindaklanjuti, Kementerian ATR/BPN justru memberikan izin peralihan dari HGU ke HGB Nomor 1938 dan Nomor 1939 atas nama PTPN II”, protes Aris dengan nada tegas.

Mengingat situasi ini, bersama organisasi Tani, Buruh, Masyarakat adat, Kelompok Mahasiswa, Perempuan dan Organisasi masyarakat sipil lainnya bergabung untuk menyatakan dukungan solidaritas terhadap perjuangan Serikat Petani Sei Mencirim Bersatu (SPMB) dan Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPMB) menuntut:

  1. Presiden RI Ir Joko Widodo agar segera selesaikan konflik agraria antara Petani Sei Mencirim dan Petani Simalingkar dengan PTPN II.
  2. Kementerian BUMN mengevaluasi penguasaan lahan PTPN II diatas lahan Petani Simalingkar dan Sei Mencirim yang telah dikuasai oleh Petani menjadi tempat pemukiman dan areal Pertanian berdasarkan SK Land Reform.
  3. Kementerian ATR/BPN segera cabut HGB seluas 240 Hektar diatas pemukiman Petani Simalingkar dan mengembalikan hak lahan berdasarkan SK Land Reform bagi Petani Sei Mencirim.
  4. Jalankan Reforma Agraria sejati di atas tanah masyarakat yang diklaim oleh PTPN dan Perhutani.

Kerjsama ini turut didukung oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (GERBANG TANI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), KPA Wilayah Jawa Barat, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Solidaritas Perempuan (SP), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Liga Mahasiswa Nasional Demokratik-Dewan Nasional (LMND-DN), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) serta Aliansi Petani Indonesia (API). (ams)

Editor: (Mitra Pizer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here