Pemberian Dana Hibah Swasta Kepada Pemko Subulussalam Dipertanyakan

0
2099

SUHBULUHSALAM, Beritamerdekaonline. Com– Pemberian dana hibah dari perusahaan swasta yang di taksir mencapai Miliyaran rupiah kepada Pemko Subulussalam terhitung sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 di pertanyakan.

Pertanyaan ini di utarakan Pimpinan Daerah (Pimda) Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga-KPK) Kota Subulussalam Darnis Chaniago ketika di mintai pendapatnya oleh beritamerdekaonline.com, terkait aliran dana dari sebahagian perusahaan swasta kepada pemko Subulussalam saat ngopi bareng di Subulussalam Minggu, (27/09/2020).

“Sangat tidak etis, selama ini pemko Subulussalam terkesan bertindak kurang adil, diduga diskriminatif atau menjadikan sebahagian perusahaan swasta di wilayah itu seperti anak kandung dan ada seperti anak tiri” sebut Darnis Chaniago.

Dari keterangan yang saya dapatkan, kata Darnis, terhitung dari tahun 2017 sampai bulan April 2020, PMKS PT.PLB-II memberikan dana sebesar Rp 10,- rupiah perkilo gram Crude Palm Oil (CPO) setiap melintas di jalan kota dari kecamatan Longkib menuju kecamatan Simpang Kiri Kota Subulusaalam.

Darnis menambahkan, PMKS PT.PLB II itu berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, tetapi saat mengangkut minyak CPO nya harus melintasi jalan kota penghubung Kecamatan Longkib menuju Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sedangkan dua unit PMKS yang berdomisili di Pemko Subulussalam, yaitu PMKS PT. Bumi Daya Agrotamas (BDA) di Kecamatan Longkib dan PMKS PT. Bangun Sempurna Lestari (BSL) di Kecamatan Simpang Kiri.

“Sangat tidak adil, PMKS PT.PLB-II berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, hanya sekedar numpang lewat jalan harus membayar Rp 10,- rupiah per kilogram CPO kepada Pemko Subulussalam. Sementara PMKS PT.BDA dan PMKS PT.BSL berdomisili di Pemko Subulussalam tetapi tidak ada membayar, ini kan sangat lucu” imbuh Darnis.

Kepala Tata Usaha (KTU) PMKS PT.PLB-II Syukrianto di temui beritamerdekaonline.com beberapa waktu lalu membenarkan, pihaknya telah membuat kesepakatan antara PMKS PT.PLB-II dengan Pemko Subulussalam dengan rincian Rp 10,- rupiah perkilogram diberikan kepada Pemko Subulussalam setiap melintas menuju inti Kota Subulussalam.

“Bettul bang, kami memberikan dana hibah sebesar Rp 10,- rupiah perkilogram CPO setiap lewat. Pun demikian, jumlahnya tidak bisa saya ingat secara pasti, namun gambarannya bisa saya jelaskan. Kalau egak salah, selama tahun 2019 saja kita menyerahkan sekitar Rp 400 juta rupiah lebih” sebut Syukrianto.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam Drs. H. Salbunis, M.AP saat di temui beritamerdekaonline.com via WhatsApp beberapa waktu lalu membenarkan, pemko Subulussalam ada menerima dana dari perusahaan swasta atas nama PMKS PT. Perkebunan Lembah Bakti II (PLB) di Kabupaten Aceh Singkil senilai Rp 797.091.000,- terhitung dari tahun 2017 sampai bulan April tahun 2020.

“Per 31 Desember 2017 berjumlah Rp 247.900.000,- selanjutnya per 31 Desember 2018 Rp 273.031.000,- sementara per 31 Desember 2019 Rp 245.160.000,- sedangkan per 30 April 2020 Rp 31.000.000,- total Rp 797.091.000,-” tulisnya di pesan WhatsApp.

Salbunis menjelaskan, sejauh ini pihak Pemko Subulussalam masih belum menetapkan dasar- dasar penerimaan dana itu, apakah penerimaan dana tersebut di katakan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) atau retribusi daerah dan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Terjadinya kesepakan pemberian atau penerimaan dana hibah antara Pemko Subulussalam dengan Pihak PT. PLB-II itu di fasilitasi oleh pihak Dinas Perhubungan setempat, dan saat itu di masa sebelum jabatan saya, tetapi di masa pejabat sebelum saya pada tahun 2017” sebut Salbunis.

Sebelumnya Jum’at (25/09/2020), Sekretaris Komisi B, DPRK Subulussalam Karlinus, yang membidangi ekonomi dan pembangunan, mengatakan, sangat menyesalkan lemahnya penindakan terhadap truck-truck yang bermuatan di atas rata-rata 18 ton CPO melintas di jalan kelas rendah itu dari kecamatan Longkib menuju inti kota Subulussalam. Kemaren saya minta Walikota agar menegur truck-truck itu.

“Kemaren waktu rapat di dewan sudah saya sampaikan sama Walikota (H.Affan Alfian-red) agar memerintahkan dinas terkait untuk mengur truck-truck yang muatan lebih dari tonase yang sangat meresahkan masyarakat, dan saya minta untuk menerapkan Perwal tentang status, ruas-ruas dan kelas jalan itu” tukas Karlinus.

Disisi lain, ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Subulussalam Sobirin Hutabarat meminta kepada pemko Subulussalam melalui Dinas Perhubungan, agar sesegera mungkin menjalankan fungsinya dalam menerapkan status ruas ruas jalan Kabupaten/Kota di kecamatan Longkib Kota Subulussalam.

Menurut Sobirin, dalam Surat Keputusan (SK) Walikota Subulussalam bernomor: 188.45/026.e/ 2015 tentang perubahan penetapan status ruas-ruas jalan sebagai jalan Kota tertanggal 12 Januari 2015, salah satunya memerintahkan pejabat yang di tunjuk (Dinas Perhubungan-red) untuk melakukan penyelengaraan ruas ruas jalan Kabupaten/Kota, meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.

“Tujuan kita, jika peraturan walikota (Perwal) tersebut di laksanakan, truck-truck angkutan CPO dan angkutan lainnnya yang muatannya melebihi tonase bisa di minimalisir sesuai dengan status jalan berkapfasitas maksimal 8 sampai 10 ton muatan, serta bisa sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” Pesan Sobirin.

Menanggapi hal itu, kepala Dinas Perhubungan Kota Subulussalam Sahidin B, SH di konfirmasi beritamerdekaonline.com Minggu (27/09/2020) mengatakan, adanya penerimaan dana hibah dari pihak swasta sebesar Rp 10,- per kilogram itu semasa pejabat lama dan sudah berhenti sejak bulan Juni 2020 lalu, kemungkinan akan berjalan kembali setelah di lakukan rapat.

“Kemungkinan penerimaan dana hibah itu akan berlanjut, rugi juga kalau tidak di terima karena dana itu prndapatan daerah. Tetapi penerimaannya harus melalui perjanjian (MoU) baru” ujarnya

Sahidin menjelaskan, terkait pelaksaan peraturan walikota (Perwal) tentang penetapan ruas ruas jalan kota di maksud, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan segala sesuatunya menyangkut kebutuhan, seperti alat alat fisik dan personil sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta kebutuhan lainnya.

“Tentang pelaksaan Perwal ruas-ruas jalan itu, saat ini kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan perwal di maksud” ujarnya. (Pundeh)

Penulis : Pundeh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here