Sengketa Lahan Desa Jenggalu, Kabag Tapem Pemda Seluma Turun Ke Lokasi

0
422

SELUMA, Beritamerdekaonline.com – Setelah masyarakat desa jenggalu  pertanyakan permasalahan HGU yang habis masa kontraknya tapi masih di kuasai oleh pengelola.

Hari ini rombongan dari tim Pemda Seluma bersama DPRD Seluma beserta pihak terkait turun langsung untuk kroscek dilapangkan dan yang hadir diantaranya, Ketua, Waka1, Ketua komisi, Anggota DPRD Seluma, Kabag Tapem Pemda, BPN, Kapolres Seluma, Dandim 0425 Seluma, Ketua Pengadilan Negeri Seluma, Camat Sukaraja, Kapolsek Sukaraja, Kades Jenggalu, Masyarakat Penggugat, Ahli Waris Tergugat.

Ketua tim Pemda penanganan sengketa lahan HGU Dadang khosasih, Mt, yang juga kabag tapem pemda menyampaikan, setelah mediasi dengan warga masyarakat Desa Jenggalu beberapa waktu yang lalu, dirinya menyambut baik atas kerjasamanya ketua DPRD dan Dandim, untuk turun langsung kelapangan, mengumpulkan data data  mengenai lahan HGU ini.

“Dan kami menindak lanjuti dalam rapat pembahasan, terkait sengketa lahan HGU ini pada hari Kamis tanggal 15 Oktober  2020, pukul 10. 00 Wib, maka kami hari ini bersama rombongan DPRD Seluma beserta pihak terkait turun langsung untuk kroscek dilapangan, dan melihat tapal batas lahan tersebut,yang diduga masih di kuasai oleh pengelola HGU, sedangkan lahan itu sudah inkrah atau putusan pengadilan Tahun 2019, atau setahun yang lalu,” Kata Dadang, Selasa (13/10/2020).

“Untuk itu kami dari Pemda Seluma secepatnya untuk menindak lanjuti permasalahan ini agar tidak terjadi konflik antara warga dengan pihak pengelola, dan secepatnya, kami dan BPN, untuk menentukan batas dan memasang panjang serta papan merek, bahwa tanah ini milik negara,” tambahnya.

Selanjutnya, Kata Dadang, Setelah melakukan kroscek di beberapa titik, pihaknya mendapati temuan baru yang mana HGU di luar permasalahan masyarakat, bahwa ada HGU seluas 165 hektar di kelola PT jenggalu permai juga belum jelas ke absahanya.

Lanjut Dadang, Karena adanya informasi dari beberapa sumber, bahwa PT Jenggalu Permai dulu izin operasionalnya untuk peternakan kambing, sedangkan sekarang sudah di jadikan lahan perkebunan sawit, hal itu sudah menyalahi aturan.

Lebih janggal lagi, dijelaskan Dadang, bahwa PT Jenggalu Permai sudah di oper alihkan ke PT Agri Andalas tanpa sepengetahuan pemerintah daerah kabupaten Seluma.

“Ini sudah benar benar menyalahi aturan dan kami pihak Pemda, dari hasil temuan hari ini kami, akan memasukan di agenda rapat hari Kamis besok, dan secepatnya memanggil semua yang terkait untuk duduk bersama tentang permasalahan ini,” tutup Dadang.  (MS/ADV)

Penulis : MS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here