Diduga Salah Gunakan Wewenang, Dewas PDAM Laporkan Inspektorat Kudus ke Ombudsman

0
1638

SEMARANG, Beritamerdekaonline.com – Perselisihan antara Dewan Pengawas (Dewas) PDAM dengan Inspektorat Kabupaten Kudus berbuntut panjang. Hari Selasa (27/10/2020) kemarin, Dio Hermansyah Bakri, SH selaku Dewas PDAM telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Inspektorat kabupaten Kudus ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah.

Aduan tersebut terkait pemeriksaan terhadap dirinya selaku Dewas PDAM karena beberapa kali mengeluarkan pernyataan di media.

“Saya laporkan Inspektorat Kudus ke Ombudsman karena memanggil dan memeriksa saya selaku Dewas,” ucap Dio Hermansyah Bakri kepada Beritamerdekaonline.com, Kamis (29/10).

Lebih lanjut Dio mengatakan, Dewas itu kepanjangan Bupati, jadi yang berhak negur ya Bupati bukan Inspektorat. Selain itu, Dio juga mempertanyakan kewenangan Inspektorat memeriksa dirinya. Apalagi statemen yang disampaikan terkait temuan kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa di PDAM Kudus.

“Harusnya kalau Inspektorat mau periksa ya periksa temuan kejanggalannya bukan malah Dewan Pengawas yang diperiksa,” paparnya.

Seperti dijelaskan Dio, permasalahan itu terjadi berawal pada tanggal 9 September 2020, Dewan Pengawas melakukan rapat koordinasi dengan manajemen terkait laporan masyarakat adanya beberapa kejanggalan tentang pengadaan proyek.

Kemudian Dewas mengeluarkan statemen di beberapa media online pada tanggal 16 September terkait laporan masyarakat tersebut. Lalu pada tanggal 21 September 2020, Dewas mendapatkan teguran dari Sekda Kudus agar tidak mengeluarkan statemen di media.

Menurut Dio, dasar Dewas mengeluarkan statemen tertuang pada pasal 14 tahun 2008 tentang kebebasan berpendapat dan informasi publik. Apalagi PDAM Kudus merupakan perusahaan publik yang notabene masyarakat harus tahu.

Selanjutnya, dampak dari mengeluarkan statemen itu, pada tanggal 22 Oktober Dewas dipanggil Inspektorat untuk diperiksa dan dimintai keterangan terkait mengeluarkan hak kebebasan berpendapat di media. Padahal Dewas sudah memberitahukan bahwa Dewas adalah kepanjangan tangan pemilik dari owner yaitu Bupati. Sehingga yang berhak memanggil adalah Bupati bukan Inspektorat apalagi berani memeriksa yang bukan tupoksinya.

Atas tindakan tersebut, kemudian Dewas melaporkan dugaan mal administrasi yang dilakukan Inspektorat Kudus ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah. (Lim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here