Tingkatkan Mutu Demokrasi, Ansor Rembang Gelar Deklarasi Anti Politik Uang

REMBANG, Beritamerdekaonline.com
Untuk menangkal praktek politik uang dalam Pilkada 2020, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rembang menggelar deklarasi anti politik uang di Gedung YKM NU, Desa Sawahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Rabu (28/10/2020)

Deklarasi sekaligus apel virtual satuan tugas anti politik uang ini dilakukan untuk merawat cita-cita demokrasi di antaranya partisipasi masyarakat dan persamaan hak. Selain itu, untuk menjaga tingkat mutu demokrasi yang belakangan ini terus digempur oleh praktek politik uang.

Inspektur apel sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Mujiburrohman mengatakan pihaknya telah melakukan survei, beberapa survei mengetengahkan tingkat penerimaan politik uang yang masih tinggi.

“Karena tingkat penerimaan politik uang masih tinggi, maka Gerakan Pemuda Ansor melakukan upaya agar politik uang bisa ditekan, sehingga mutu demokrasi nantinya terjaga,” ucapnya.

Pejabat sementara Bupati Rembang Imam Masykur mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor dan Nahdlatul Ulama.

“Apel virtual dan deklarasi anti politik uang yang diinisiasi oleh Gerakan Pemuda Ansor ini patut kita apresiasi,” imbuhnya

Setidaknya, lanjut Imam Masykur hal ini bisa meringankan beban Bawaslu karena terbatas jumlahnya.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten Rembang Muhammad Nadhif Shidqi dalam deklarasinya, mengajak mengawal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang bersih dari praktek politik uang.

“Tidak menggunakan politik uang sebagai sarana meraih suara pemilih karena mencederai integritas dan kedaulatan rakyat,” jelasnya.

Nadhif menambahkan pihaknya juga mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan program kerja dan bukan karena politik uang.

“Mendukung kerja pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh lembaga pengawas Pemilu terhadap politik uang,” bebernya.

“Satgas Anti-Politik Uang Gerakan Pemuda Ansor tidak akan melakukan intimidasi, kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang Totok Suparyanto menjelaskan pihaknya menjalin nota kesepahaman pengembangan pengawas partisipatif dengan PC GP Ansor Rembang.

“Pengawas partisipatif sifatnya mendukung kerja-kerja pengawasan. Jumlah kader Ansor ribuan. Dimulai dari sendiri, Ansor bisa menjadi penangkal praktek politik uang,”pungkasnya. (Minan)

banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280" banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280 banner 700x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.